Beritasumut.com-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan Jalan Tol Medan-Binjai pada 15 Okotber 2017. Gubernur Sumut Dr Ir H Tengku Erry Nuradi MSi mengungkapkan masih ada kendala pembebasan lahan di seksi Tanjung Mulia. Hal ini dikarenakan ada tumpang tindih kepemilikan lahan. "Jadi ini masih ada tumpang tindih masalah lahan, ada masyarakat yang telah lama mendiami kawasan itu, ada yang mengaku memiliki sertifikat tanah, dan ada yang menggugat karena mengaku memiliki Grant Sultan. Makanya sekarang ada tiga kepemilikan inilah yang sedang kita cari solusinya," ujar Erry, saat meninjau persiapan peresmian, Senin (09/10/2017). Dikatakan Erry, untuk solusinya maka akan diserahkan ke ranah hukum dengan konsinyasi kepada pihak pengadilan. "Target kita Desember proses pembebasan lahan itu bisa selesai, sehingga bisa dilanjutkan pembangunan," kata Erry sembari mengatakan untuk jalan tol dari Helvetia-Binjai tinggal pembenahan penambahan pagar pembatas pengaman yang masih ada beberapa yang masih kosong. Erry juga mengatakan, untuk jalan tol Medan-Binjai ini direncanakan akan diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 15-16 Oktober. "Ini semua sudah clear, besok akan ada rapat di Sesneg makanya direncanakan akan diresmikan tanggal 15-16 Oktober," papar Erry. Kepala Kanwil BPN Sumut, Bambang Priono mengatakan, untuk seksi Tanjung Mulia, Jalan Kapten Sumarsono sepanjang 3,3 Km memang masih kendala pembebasan lahan. Dikatakan Bambang, awalnya para penggarap menduduki lahan sampai memiliki keturunan. Sementara tahun 1973 terbit sertifikat hak milik dan dari enam yang memiliki sertifikat baru tiga yang berhasil dijumpai tim. Tapi terakhir ada juga gugatan di pengadilan sebagai pemegang Grant Sultan. "Sesuai pasal 86 UU Pengadaan Tanah kalau terjadi sengketa atau perkara maka solusinya adalah konsinyasi," kata Bambang. Sehingga, lanjut Bambang, kalau nanti sudah konsinyasi maka pembayaran akan dititipkan ke pengadilan. Nantinya pengadilan akan memanggil pihak yang bersengketa. Jadi kalaupun ada gugatan siapa yang menang perkara pihak tersebutlah yang nanti akan dibayarkan ganti rugi lahannya. Sementara itu, Pimpinan Proyek (Pimpro) Jalan Tol Medan-Binjai, Hestu Budi mengatakan untuk kondisi eksisting badan jalan sudah 100 persen. Hanya butuh beberapa penyempurnaan saja sebelum operasional dimulai setelah dibuka Presiden Joko Widodo. "Persiapan kita sudah 100 persen, kalaupun ada yang perlu disempurnakan itu kan tinggal soal kerapian, seperti rumput dan juga ada marka-marka jalan yang harus dirapikan lagi," ujar Budi. Selain penyempurnaan itu, Budi juga menyebutkan bahwa kondisi lampu jalan sejak dipasang juga ada yang rusak. Sehingga pendukung keberadaan badan jalan tol menjadi lebih siap. "Begitu juga untuk penyeberangan umum juga sudah siap. Jadi ya untuk digunakan melintas, sudah 100 persen la. Intinya kita sudah siap, apa yang dilihat masih kurang, kita akan rapikan lagi," jelasnya. Sedangkan soal tarif dan kapan akan diberlakukan sistem pembayaran, lanjut Budi, hal itu masih menunggu keputusan lebih lanjut dari atasan. Meskipun diakuinya kemungkinan akan dibuka gratis sementara waktu sekaligus uji coba dan penyesuaian. "Ada yang dibuka gratis, ada juga nanti berbayar. Jadi penyesuaian dulu, dan untuk petugas (pengelola) juga sudah ada," sebutnya. Selain itu, pihaknya juga menyebutkan bahwa berdasarkan aturan yang ada, penggunaan sistem pembayaran elektronik mengunakan kartu e-Toll akan diberlakukan setelah nantinya jalan tol dibuka dan dikenakan tarif kepada pengguna jalan. "Sesuai peraturan memang harus begitu, tidak lagi menggunakan pembayaran tunai, terpaksa e-Toll," sebutnya.(BS03)