Beritasumut.com-Pemerintah Kota (Pemko) Medan menggelar pasar murah dari 1 hingga 9 Desember 2016. Namun sayangnya, serapan dalam pasar murah ini dinilai lamban, yakni masih mencapai Rp 621,864 juta. Padahal, nilai serapan yang seharusnya adalah Rp1,8 miliar, masih tertunggak alias terhutang sebesar Rp1,257 miliar. "Berdasar pengalaman pasar murah, setiap barang yang tidak terserap itu dipulangkan. Seperti lebaran tahun lalu, ada sekitar Rp1 miliar dipulangkan dari jumlah Rp4 miliar yang dibelanjakan," ujar Ardianto SSos sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pasar Murah Kota Medan, Rabu (7/12/2016). Selama ini lambannya serapan itu, lanjut Anto, karena keterbatasan stok barang. Padahal, bantahnya, berdasar hasil pantauannya panitia di kantor lurah kurang pro aktif. Ia mengatakan stok barang yang disimpan juga masih banyak. Seperti stok beras, telur, gula pasir. Untuk gula stok yang tersedia 150 ton yang terserap 71 ton, stok beras 200 ton namun serapannya baru 75 ton."Salah satu titik yang lambat penyerapannya adalah Medan Baru, Kelurahan Sempakata dan Medan Perjuangan Kelurahan Tegal Rejo," sebut Anto. Seperti yang diketahui bahwa Pemko Medan menyelenggarakan pasar murah di 53 titik di 21 Kecamatan sejak 1-9 Desember 2016. Terlaksananya Pasar Murah untuk menekan harga kebutuhan pokok di pasar menjelang Natal dan tahun baru. Pengamat ekonomi dari Universitas Negeri Medan (Unimed) Muhammad Ishak menyebutkan terselenggaranya pasar murah yang tidak begitu berdampak terhadap harga di pasar itu adalah pemborosan. Menurutnya, pemerintah hanya melakukan pekerjaan yang mubazir. Sebab, pasar murah yang awalnya adalah untuk menstabilkan harga di pasar tidak memiliki efek harga. Pemerintah, katanya, hanya mengulangi dan terus mengulangi kegiatan yang itu-itu saja. "Pemerintah itu sebenarnya sudah tau, harga di pasar tak bisa dikendalikan. Mereka juga tau atau pura-pura tidak tau siapa pemain atau aktor yang membuat harga bergekolak. Pasar muran dibuat, harga-harga dipasar juga ga ngefek turun," ujarnya. Menurutnya, pemerintah harus turun dan mengawasi ketat rantai distribusi kebutuhan pokok. Jangan sampai, di satu daerah ada yang kekurangan. Kemudian, lanjutnya, tindak tegas kepada oknum yang memanfaatkan kondisi seperti ini. Semisal ada oknum yang dengan sengaja melakukan penimbunan sehingga terjadi kelangkaan stok dan membuat harga tinggi. "Berkordinasi dengan instansi lainnya. Dinas perindustrian dengan pertanian, Bulog, terkait masa tanam, soal panen. Karena bagamanapun kondisi alam juga bisa menjadi salah satu faktornya. Seperti mahalnya harga cabai dan keterbatasan stok," pungkasnya.(BS03)