Beritasumut.com-Penghapusan program kantung plastik berbayar sejak 1 Oktober kemarin oleh Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), menuai banyak masukan. Pasalnya, hingga diterbitkannya Permen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang berkekuatan hukum, kebijakan ini dianggap tidak relevan dan tidak membuahkan hasil. Saat ini, kantong plastik sudah kembali digratiskan untuk seluruh ritel modern. Menanggapi hal tersebut, Pengamat lingkungan Sumatera Utara (Sumut), Kusnadi Oldani, menyatakan bahwasanya tujuan dari kebijakan kantung plastik berbayar selama ini adalah untuk menstimulus kesadaran masyarakat atas penggunaan kantung plastik. Dengan dihentikannya aturan itu, maka menurutnya harus dilakukan evaluasi. "Evaluasinya berupa, berapa dana yang sudah dikumpul, lalu akan dikemanakan dana itu selanjutnya," kata Kusnadi, Kamis (06/10/2016). Ditambahkan Kusnadi, secara mendasar plastik berbayar ini juga untuk mendorong extended producer responsibility (EPR). Jadi perusahaan di dorong lebih bertanggung jawab kepada lingkungan. "Dibandingkan memberlakukan plastik berbayar, kesadaran masyarakat dapat lebih dirangsang dengan memberikan reward bagi pembeli yang mengganti kantung belanjanya dengan bahan lain seperti kain. Karena, hal itu menjadi edukasi bagi kesadaran lingkungan," tandasnya. Sementara itu, pengamat kesehatan Sumut, dr Umar Zein mengatakan, secara langsung kantung plastik tidak memberikan dampak bagi kesehatan. Menurutnya, penyakit yang ditimbulkan oleh kantung plastik baru akan dapat terjadi dalam waktu yang panjang, meski penelitiannya belum ada dilakukan. Umar juga mengatakan, saat ini kantung plastik juga sudah ada yang mudah terurai (rusak). Ia juga menyebutkan kebijakan kantung plastik berbayar sama sekali tidak efektif. "Persoalan kantung plastik dapat memicu kanker memang benar, tapi itu untuk yang berwarna hitam. Plastik juga memang dapat memicu reaksi kimia, tapi dampaknya tidak akan terjadi secara langsung," tandasnya. (BS03)