Beritasumut.com-Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Utara (Sumut) menjadi contoh best practice dalam pengendalian inflasi di daerah. TPID Sumut mendapat kesempatan memaparkan program pengendalian inflasi dihadapan 186 TPID wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara pada Rapat Koordinasi Pusat-Daerah di Hotel IBIS Cawang, Jakarta, Senin (26/09/2016). Paparan TPID Sumut disampaikan Ketua TPID Sumut, Sekretaris Daerah Sumut Hasban Ritonga SH yang diwakilkan kepada Sekretaris TPID Sumut, Plt Kepala Biro Perekonomian Hj Elidawati Hasibuan SE MAP. Hadir dalam kesempatan itu Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Eduard Sigalingging, Assisten Deputi Moneter dan Neraca Pembayaran Kementerian Koordinator Perekonomian dan Kepala Divisi Assesmen Ekonomi Regional Bank Indonesia, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumatera Utara Difi A Johansyah, para Ketua TPID Kabupaten/kota se wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara, para Kepala Perwakilan Bank Indonesia di daerah serta Kelompok Kerja (Pokja) Nasional TPID. Dalam kesempatam itu, sebagai TPID terbaik, TPID Sumatera Utara bersama TPID Bali didapuk membagikan pengalaman dalam menjalankan program-program pengendalian inflasi di daeraha masing-masing. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri Eduard Sigalingging menjelaskan bahwa Rapat Rapat Koordinasi Pusat-Daerah TPID wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara ini merupakan tindaklanjut dari Hasil Rakornas VII TPID tahun 2016 yang dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dikatakannya, Rakor sengaja dirancang agar TPID wilayah Sumatera, Bali dan Nusa Tenggara mendapat sharing pengalaman dari TPID terbaik untuk bisa dimodifikasi di daerah masing-masing. “Di sini kita akan mendengarkan pengalaman para juara sehingga bisa memberikan motivasi dan inspirasi bagi daerah lain untuk semakin baik dalam pengendalian inflasi,” kata Eduard. Saat ini jumlah TPID yang sudah terbentuk seluruh Indonesia sebanyak 507 TPID diantaranya 473 TPID Kabupaten/kota. Di seluruh tanah air hanya tinggal 43 kabupaten/kota yang belum memiliki TPID yaitu di Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku. (BS03)