Beritasumut.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di bawah pimpinan Ketua Umum Djan Faridz optimistis bahwa PPP dan kadernya akan ikut bertarung dalam agenda pilkada serentak Desember 2015.
Kubu PPP Muktamar Jakarta berkeyakinan bahwa putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) tidak akan jauh berbeda dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang telah membatalkan Surat Keputusan (SK) pengesahan hasil Muktakmar Surabaya.
Wakil Ketua Umum DPP PPP Humphrey Djemat mengungkapkan, mereka berharap sengketa antara kedua kubu segera melahirkan keputusan hukum yang tetap di PTTUN agar semua komponen bisa segera bergerak khususnya dalam menghadapi pilkada serentak.
"Kalau putusan sudah keluar, insya Allah menguatkan lagi keputusan sebelumnya. Kita berharap pemerintah tidak perlu melakukan kasasi. Kalau tidak kasasi berarti kan inkrah dan menteri bisa menerima usulan pengesahan kepengurusan DPP PPP di bawah pimpinan Pak Djan Faridz," ujar Humphrey sesaat sebelum pembukaan Musyawarah Kerja Wilayah (Mukerwil) PPP Sumatera Utara (Sumut) di Garuda Plaza Hotel, Medan, Rabu (1/7/2015).
PTTUN kata dia, diharapkan bisa segera mengeluarkan putusan hukum yang akan menjadi dasar bagi PPP untuk menghadapi pilkada.
"Pendaftaran di KPU ini kan sampai akhir bulan Juli, jadi masih bisa terkejar. Supaya kader-kader PPP yang mendaftar di pilkada bisa didaftarkan melalui PPP, itu prioritas pertama," kata Humphrey.
Putusan pengadilan menjadi satu-satunya harapan bagi PPP untuk menghadapi pilkada karena jalan islah sudah tertutup rapat. Menurut Humphrey, jalan islah bagi sengketa adalah sebuah kesia-siaan.
"Proses sengketa ini kan sudah cukup lama, dan kita dengar akan segera keluar (putusan). Islah tidak mungkin karena itu satu kesia-siaan," sebutnya.
Lalu bagaimana kemungkinan terburuknya bila nantinya keputusan banding di PTTUN keluar setelah proses pendaftaran calon kepala daerah pada 26-28 Juli, atau Menteri Hukum HAM melakukan kasasi atas putusan PTTUN? Menurut Humphrey, mereka sudah menyiapkan opsi untuk itu. Opsi yang muncul adalah melebur ke Koalisi Merah Putih (KMP).
Menurutnya, penjajakan dengan anggota KMP di level pusat sudah dilakukan dalam rangka penjajakan kerja sama di pilkada serentak.
"Opsinya adalah kita bekerja sama dengan teman-teman Golkar, termasuk dengan Gerindra, dan PAN. Akan kita titipkan kader kita," jelasnya.
Dijelaskannya, UU No 8 Tahun 2015 mengisyaratkan bahwa setiap parpol yang bersengketa harus mengakhiri sengketa dengan jalan islah. Bila tidak islah, seperti yang dialami PPP maka parpol harus mengantongi putusan inkrah yang mengesahkan kepengurusan parpol untuk bisa mengusung pasangan calon kepala daerahnya.
Sementara itu, Ketua DPW PPP Sumut Aswan Jaya dalam kesempatan tersebut mengungkapkan mukerwil beragendakan untuk menyusun agenda kerja DPW PPP Sumut.
"Kita juga akan menjelaskan posisi PPP saat ini dalam kaitannya menghadapi pilkada serentak Desember 2015," kata Aswan.
Turut hadir dalam mukerwil itu, Pengurus DPP PPP Ahmad Gojali Harahap, Ibnu Hajar Dewantara (Ketua DPP PPP), Sekretaris DPW PPP Sumut Parulian Siregar, Bendahara M Syafii Sitorus, Pengurus DPW dan DPC PPP se-Sumut. Juga hadir Sekretaris DPD Partai Golkar Sumut Sodrul Fuad, Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut Indra Alamsyah, Ketua DPW PKB Sumut Ance Selian, Wali Kota Tanjungbalai Thamrin Munthe dan pengurus parpol lainnya. (BS-001)