Beritasumut.com - Koordinator N Basis Shohibul Anshor Siregar menegaskan belum optimalnya kapasits civil society menjadikan minimnya calon independen pada pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut)."Dugaan saya, ini terkait dengan kapasitas civil society yang masih belum tumbuh optimum. Medan yang kadar kemajuan demokrasinya dianggap relatif dapat disebut lebih maju mestinya akan lebih menguat keinginan perebutan kekuasaan politik melalui jalur perseorangan sekaitan dengan semakin meningkatnya posisi civil society. Tetapi rupanya civil society tidak cukup berkembang di sini, tak sejalan dengan menjamurnya LSM," ujar Shohibul menjawab wartawan, Senin (22/6/2015).Bagi Dosen FISIP UMSU ini, hingga kini masih tetap menjadi pertanyaan serius mengapa di Medan, Asahan, Binjai, Sibolga, Samosir, Tapsel, Mandailing Natal, Nias Utara, Nias Selatan, Nias Barat dan Gunungsitoli tidak muncul pasangan perseorangan. "Memang, di Medan saya dengar M Zahrin Piliang, Jabrik dan Siahaan pernah mendaftar, namun hingga waktu yang ditentukan mereka tidak datang membawa persyaratan yang diperlukan, salah satunya dokumen dukungan masyarakat (pemilih)," katanya.Organisasi besar sebutnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Alwashliyah juga tidak memiliki peluang untuk ikut menentukan kekuasaan, karena selama ini mereka kurang lebih dianggap cukup disubordinasikan saja ke partai-partai tertentu tempat kader mereka berkiprah. Sekali organisasi-organisasi ini bertindak menggantang kekuasaan, ia akan dipukul oleh kader-kadernya yang ada di parpol."Padahal selama ini organisasi-organisasi itu cukup banyak mengeluh tentang buruknya ekspresi kekuasan yang sampai-sampai menghancurkan martabat kebangsaan. Akan halnya HKBP dan Katolik sedikit berbeda, karena secara teologis kedua agama ini memiliki pandangan terpisah antara aspirasi keduniawian dan aspirasi keakhiratan," ujarnya.Sebetulnya sebut Shohibul lagi, ini bukan sebuah bentuk kolaborasi strategis berbasis mutual-understanding yang bersifat organisasional. Karena sejauh ini Shohibul tidak melihat adanya jaminan hingga kini bagi organisasi-organisasi keagamaan itu mendelivery aspirasi politiknya untuk diperjuangkan oleh partai-partai tempat kader-kader mereka berkiprah. "Saya curiga hanya ada kerja sama elit yang tak mengakar, bahwa para elit beroleh insentif khusus yang bersifat hidency (tersamar) atas bentuk kerja sama itu," ujarnya."Itu tidak jauh berbeda dengan posisi MUI yang lebih memilih aman di sisi kekuasaan ketimbang menegakkan fungsi sejatinya secara optimum. MUI menerima insentif dari APBD dan lain-lain, dan itu dianggap jauh lebih penting dipertahankan," sebutnya. Misalnya, perhatikanlah apa yang terjadi di Medan. Disparitas pendapatan sangat nyata dan menyedihkan. Hampir setiap pembangunan mall akan ada pencederaan yang menyayat jiwa, mulai dari proses intimidasi agar rakyat yang memiliki lahan dapat dibayar minimum dan di bawah standar, perubuhan rumah ibadah dan institusi keagamaan seperti madrasah. Mestinya organisasi itu sudah berhitung cermat dan menyimpulkan solidaritas di antara mereka harus menjawab dengan menampilkan kadernya yang alim dan intelek maju merebut kekuasaan.Memang kata Sohibul lagi, model keislaman di Sumatera Utara cukup unik. Untuk mendukung pasangan tertentu tak jarang berterus terang, sebagaimana terlihat dengan pengumpulan semua jajaran MUI se-Sumatera Utara untuk pasangan Ganteng saat musim kampanye. Tetapi ekspresi Islam politik ini masih sebatas memakmumkan diri kepada arah politik yang dikomandokan oleh orang yang tak selalu dapat dipertanggungjawabkan integritasnya. Mengenai persayaratan yang berat, Sohibul 100 persen menolak itu. Karena jika memang benar-benar mau menang, persyaratan dukungan yang ditentukan malah terlalu kecil."Pada zaman kepartaian yang kurang mengakar ini, networking pribadi bisa mengalahkan kekuatan kepartaian. Maka jika satu pasangan memiliki jaringan sebesar yang ditentukan oleh UU, itu lebih dari cukup untuk memenangkan pertarungan. Hanya saja para pemain di jalur ini banyak yang sangat naif, hanya berusaha mencari copy KTP, bahkan banyak orang yang copy KTP-nya disertakan sebagai pendukung sama sekali tidak tahu menahu," ujarnyaJadi sebutnya, pasangan perseorangan itu masih belum faham logika demokrasi dan kekuatannya. Mestinya mereka bisa belajar kepada T OK Arya Zulkarnaen dari Batu Bara yang melaju tanpa kendala berat hingga berhasil memimpin daerahnya hingga dua periode. Ia malah keluar dari partai besar. Ketidakjelasan posisi Golkar dan PPP hingga kini cukup besar menyumbang terhadap masalah ini. Sekiranya Golkar dan PPP tidak dipersulit oleh kekuasaan, dan kini malah sangat terancam apakah akan disertakan dalam perhelatan pilkada, kondisi yang dihadapi tidak akan serumit ini."Saya tidak sepenuhnya setuju pendapat Ketua DPD RI Irman Gusman yang menyesalkan lemahnya dukungan birokrasi. Baginya birokrasi cukup enggan mensupport munculnya calon perseorangan. Jadi, jika seorang bupati aktif juga ikut mencalonkan diri seperti di Labuhanbatu, bagi Irman Gusman itu bukan bukti birokrasi cukup mendukung, melainkan bukti loyalitas kepada penguasa belaka," katanya.Untuk musim ini biarlah begitu, tetapi perlu melakukan reformasi serius sehingga birokrasi kelak mampu menjadi pengerak yang penting untuk demokratisasi, demikian Shohibul. (BS-001)