Medan, (beritasumut.com) – Minimnya pengetahuan masyarakat Sumatera Utara tentang Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut dapat mengakibatkan meningkatnya kecenderungan masyarakat tidak menggunakan hak pilih (golput) ketika pemungutan suara Pilgub Sumut, 7 Maret 2013.Demikian disampaikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum Trisila Sumut Hasan Lumbanraja SH didampingi Harton Badia Simanjuntak SH, Juneddi TM Tampubolon SH, Ruben Tambunan SH, Dedi Ismadi SH, Epraim Simanjuntak SH dan Hisca Situmorang SH dalam siaran pers yang diterima beritasumut.com, Kamis (21/02/2013).Disebutkan, Panwaslu Provinsi Sumut mestinya sedari awal sudah menyadarinya dan telah berupaya mencegah kecenderungan golput tersebut dengan melakukan pengawasan yang komprehensif terhadap sosialisasi pemilukada Sumut. Sosialisasi Pilgub Sumut bukan hanya menjadi tanggung jawab KPU Provinsi Sumut. Panwaslu Sumut memiliki tanggungjawab etika, keuangan dan hukum dalam pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pilkada mengingat Pasal 8 huruf c Peraturan Bawaslu No 01 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilukada mengamanahkan Panwaslukada Provinsi untuk mengawasi sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada Provinsi.Munculnya berbagai keluhan dan pernyataan elemen pemangku kepentingan dalam Pilgusb Sumut di media massa mengenai minimnya sosialisasi penyelenggaraan Pilgub Sumut, dapat menjadi bahan informasi tambahan bagi Panwaslu Sumut untuk menindaklanjuti hasil pengawasan yang telah dilaksanakan selama ini. Adanya kesenjangan antara program sosialisasi Pilgub Sumut dengan pengetahuan warga masyarakat Sumut menunjukkan belum efektifnya sosialisasi. Padahal Pasal 2 huruf (l) Peraturan KPU No 11 Tahun 2010 Tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilukada mensyaratkan terpenuhinya asas efektifitas dalam setiap sosialisasi penyelenggaraan pilkada. Hal ini dapat dijadikan temuan dugaan pelanggaran oleh Panwaslu SUmut, sehingga dapat diproses tanpa perlu menunggu adanya laporan dari masyarakat atau peserta pemilu.Masih menurut Hasan, Peraturan Bawaslu No 01 Tahun 2012 tentang Pengawasan Pemilukada mengharapkan agar panwaslu di setiap tingkatan proaktif dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran, mengingat salah satu tujuan pengawasan adalah untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau akibat-akibat teknis yang dapat mengakibatkan pemilukada yang tidak demokratis, tidak umum, tidak langsung, serta tidak adil.Berdasarkan uraian di atas, LBH Trisila Sumut selaku lembaga yang konsern dalam mendorong pelaksanaan demokrasi di Sumut meminta Panwaslu Sumut untuk menindaklanjuti keluhan berbagai elemen pemangku kepentingan atas minimnya sosialisasi Pilgub Sumut. (BS-001)