Medan, (beritasumut.com) – Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dinilai panik menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2013. Kepanikan terjadi karena kader PDIP Sumut tidak kunjung solid mendukung Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sumut 2013-2018. Kedatangan Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri ke Medan untuk melakukan konsolidasi selama dua hari, tanggal 5-6 Januari 2013 lalu, menjadi sinyal kepanikan itu. Demikian Pengamat Politik FISIP Universitas Sumatera Utara Ahmad Taufan Damanik dan Dadang Darmawan, yang dihubungi terpisah, Kamis (10/01/2013). Taufan mengatakan, konsolidasi PDIP Sumut untuk memenangkan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut 2013-2018 sejak awal tidak berjalan. Konsolidasi tidak berjalan mulai dari tingkat DPD PDIP Sumut hingga ke tingkat kabupaten/kota dan kecamatan. “Publik tahu itu,” kata Taufan. Tidak mampu mengatasi masalah itu, Effendi Simbolon yang sejak dua bulan terakhir lebih banyak berada di Sumut, terpaksa harus meminta Megawati “turun gunung”. Kedatangan Megawati itu dinilai prematur karena kampanye baru akan dilaksanakan pertangahan Februari 2013 dan hingga kini belum satupun ketua umum partai politik yang turun tangan melakukan konsolidasi. Taufan mengatakan, wajar kader PDIP Sumut tidak solid karena penetapan Effendi Simbolon sebagai Calon Gubernur dari PDIP adalah keputusan sepihak dan arogan dari Megawati, bukan aspirasi kader PDIP Sumut. Keputusan itu menabrak aturan main penjaringan calon gubernur dari PDIP, yang dilihat banyak kalangan sebagai pembodohan politik bagi masyarakat. “Effendi Simbolon tidak pernah mendaftar dan mengikuti seleksi. Di sisi lain, ada calon yang mengikuti semua proses seleksi dan mendapat dukungan penuh dari kader PDIP Sumut. Namun, Effendi Simbolon memangkas dan menabrak semua proses itu,” kata Taufan menjelaskan akar masalah tidak solidnya PDIP Sumut menghadapi Pilkada 2013. Hal senada disampaikan Dadang Darmawan. Menurut dia, kepanikan PDIP menghadapi Pilkada Sumut juga tampak dari ancaman-ancaman politik yang berulang kali dilontarkan Megawati pada Rapat Pemenangan Effendi Simbolon dan Jumiran Abdi 5-6 Januari lalu. Saat itu, Megawati menyatakan, akan memberikan sanksi kepada kader yang tidak mendukung pasangan calon Efendi MS Simbolon dan Djumiran Abdi. Sanksi dapat berupa pemecatan dan Megawati tidak perduli seberapa banyak kader PDIP yang diberi sanksi. “Ancaman seperti itu sangat kontraproduktif. Ini mengakibatkan munculnya berbagai protes dan penolakan terhadap Effendi Simbolon yang dilakukan secara diam-diam. Bagaimanapun, tidak ada chemistry (hubungan emosional) antara kader PDIP Sumut dengan Effendi Simbolon sehingga ancaman dan pemaksaan hanya akan menjadi bumerang bagi PDIP,” kata Darmawan. Kondisi PDIP Sumut yang tidak solid dalam menghadapi Pilkada 2013 diperkirakan akan terus terjadi hingga hari pencoblosan 7 Maret 2013. Menurut Darmawan, ini merupakan konsekuensi logis yang harus diterima PDIP karena menetapkan calon yang tidak memiliki basis massa dan tidak pernah berkiprah di Sumut. “Ini akibat PDIP telah mengabaikan fakta lapangan dan asirasi masyarakat Sumut,” ujar Darmawan. (BS-001)