Beritasumut,com-Komitmen pemerintah untuk mengembalikan kelestarian Danau Toba, salah satunya dengan membersihkan seluruh Keramba Jaring Apung (KJA) di kawasan perairan Danau Toba menurut pengamat lingkungan Jaya Arjuna patut diapresiasi. Hanya saja selain KJA, menurut Jaya Arjuna pemerintah juga harus memikirkan penanganan penyumbang pencemaran lainnya seperti limbah perternakan dan pertanian, limbah rumah tangga dan restoran yang selama ini mengalir ke Danau Toba.
"Selain KJA pemerintah juga harus memikirkan yang lain juga mencemari Danau Toba. Seperti limbah perternakan babi di Simalungun PT Allegrindo Nusantara, limbah restoran, hotel dan limbah-limbah lainnya yang dibuang sengaja ke Danau Toba. Kalau pemerintah komit kerjanya jangan tangung-tanggung," terang Jaya Arjuna kepada beritasumut.com, Selasa (26/07/2016).
Lebih lanjut dikatakan Arjuna, selain upaya mengembalikan kelestarian Danau Toba, pemerintah juga jangan sampai mengabaikan perekonomian masyarakat sekitar. Seperti halnya soal pembersihan KJA, masyarakat yang selama ini mata pencarian sebagai petani KJA juga harus mendapat perhatian serius soal keberlangsungan perekonomian mereka kelak.
"Pembersihan KJA memang perlu dilakukan karena berdampak kepada pencemaran. Apalagi terbukti selama ini KJA tidak mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, pemerintah juga perlu memikirkan bagaimana peningkatan ekonomi masyarakat di sana selain mengembalikan kelestarian Danau Toba," imbuhnya.
Dikatakan Jaya Arjuna, keinginan pemerintah menjadikan Danau Toba sebagai Monaconya Asia memang menjadi peluang usaha baru bagi dunia pariwisata. Hanya saja hal ini masih diragukan mampu memberikan efek langsung terhadap peningkatan perekonomian masyarakat.
"Kita berharap pemerintah juga tidak hanya berpikir secara bisnis saja. Pemerintah juga harus memikirkan kelestarian lingkungan dan budaya disana. Bagaimana membangun SDM disana. Karena daerah seperti Danau Toba ini kalau hanya mengedepankan pendekatan bisnis saja bisa hancur Danau Toba ini," pungkasnya. (BS03)