Beritasumut.com-Pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan merupakan salah satu pilar pembangunan perkotaan yang sangat penting di Indonesia untuk merespon tantangan urbanisasi dengan berbagai kompleksitas permasalahannya. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), saat ini lebih dari 53 persen penduduk Indonesia bermukim di kawasan perkotaan. Artinya pembangunan telah berkembang enam kali lipat dari awal tahun 1970-an.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Hermanto Dardak. Dalam sambutannya di pergelaran “Goesmart 2016” di Surabaya, pertengahan pekan ini, dia mengatakan bahwa Kota Cerdas Berkelanjutan pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan ruang perkotaan yang berkualitas untuk kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat.
Untuk itu, Dardak menilai kawasan perkotaan perlu memiliki 20 persen Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan 20 persen jalan dan pedesterian, dan pengelolaan sampah yang baik. Tujuannya adalah untuk menciptakan ruang perkotaan yang indah, bersih, berkarakter, dan nyaman.
"Selain melayani sistem internal, Kota Cerdas Berkelanjutan juga bertujuan untuk melayani sistem eksternal wilayah yang lebih berdaya saing, produktif dan efisien sehingga membentuk jejaring kota-kota yang saling terkoneksi satu-sama lain," imbuhnya. Seperti yang dilansir dari laman resmi pu.go.id.
Menurutnya pengembangan Kota Cerdas Berkelanjutan tidak hanya pada tataran konsep, namun Kementerian PUPR telah memulai berbagai inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang konkrit. Secara garis besar, inisiatif tersebut terdiri dari delapan atribut pengelolaan Kota Cerdas Berkelanjutan, yakni smart developmant planning and design, smart open space, smart water, smart waste, smart building, smart energy, smart building and construction, dan smart community.
"Kementerian PUPR terus berkomitmen untuk menerapkan secara luas konsep-konsep kota cerdas berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja pelayanan infrastruktur, meningkatkan optimasi sistem untuk efisiensi, dan menghindari gangguan terhadap infrastruktur," pungkasnya. (BS03)