Beritasumut.com-Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) telah melayangkan surat edaran berupa larangan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berprofesi sebagai guru ke Kabupaten Kota. Larangan ini berlaku selama proses pengalihan kewenangan ke Pemprov Sumut sesuai yang diamanatkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.
Larangan mutasi ini selain untuk memudahkan pendataan, dilakukan agar tidak terjadinya kerancuan adminitrasi dan database para guru yang pada Januari 2017 mendatang tercatat sebagai pegawai Pemprov Sumut.
"Larangan ini bertujuan agar administrasi yang sedang kita susun tidak lagi berubah akibat adanya guru yang dimutasi. Misalnya guru itu sekarang terdaftar di Nias tapi pemerintah setempat mengijinkan dia dimutasi ke Siantar. Maka ini nantinya akan menyulitkan dia gajian, karena database dia di Nias. Makanya jangan ada lagi Bupati atau Walikota ada memberi izin mutasi daerah sampai selesai dulu proses pengalihan," ujar Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kaiman Turnip, kepada wartawan, Senin (18/07/2016).
Menurutnya, saat ini Pemprov Sumut terus mematangkan persiapan untuk pengalihan kewenangan guru sebagai aset Pemprov Sumut. "Direncanakan, bulan Oktober mendatang akan dilakukan penyerahan personel, pembiayaan, prasarana serta dokumen (P3D) dari Kabupaten Kota ke Pemprovsu," tandasnya. (BS03)