Beritasumut.com-Pengamat Kebijakan Anggaran Elfenda Ananda mengungkapkan 'tradisi' pekerjaan proyek Pemprov Sumut di penghujung tahun akan terulang kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya masyarakat kembali terlambat menikmati hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi di Sumut juga akan berjalan lambat.
Untuk itu Elfenda berharap Gubernur Sumut Erry Nuradi maupun Sekda Provsu Hasban Ritonga mengambil langkah cepat untuk memastikan kalau proses-proses kegiatan di Pemprov Sumut memiliki skedul yang tepat dalam artian jelas dan terencana. Termasuk juga dengan kendala-kendala yang terjadi harus bisa segera dikoreksi dan dicari jalan keluarnya. Dalam hal ini kepala daerah harus bisa menutupi persoalan teknis seperti halnya kekosongan pejabat defentif dan juga efek psikologis sejumlah pejabat yang diperiksa oleh KPK. "Jika SKPD sudah punya time schedule itu harus dipastikan sudah berjalan baik dan disinerjikan dengan pemerintah pusat. Pemerintah pusat tentu sangat berharap serapan anggaran bisa lebih cepat. Jangan kemudian daerah tertinggal. Kalau Pemda tidak mampu mengikuti irama dipusat maka ini akan berdampak tidak tercapainya target-target pembangunan baik ditingkat pusat maupun didaerah. Maka peran kepada daerah sangat besar dalam kondisi ini," paparnya.
Tidak hanya perencanaan yang tidak maksimal, lambannya serapan anggaran juga dapat terjadi akibat adanya tarik menarik kepentingan yang cukup kuat terhadap sejumlah proyek. Karena sudah menjadi rahasia umum kalau proyek menjadi lahan empuk bagi oknum tertentu untuk meraup keuntungan. Dikatakan Elfenda sejatinya memasuki semester kedua ini setidaknya serapan anggaran belanja Pemprov Sumut sudah mencapai 40 persen. Sehingga kebiasaan pengerjaan proyek di penghujung tahun dapat dihindari.
"Kalau seperti sekarang baru 10 persen itu contoh pembangunan yang buruk. Bukan aspek sosial saja yang dirasakan masyarakat tetapi juga aspek ekonomi. Semakin cepat dikerjakan semakin cepat dinikmati masyarakat. Jangan pula mereka sibuk tarik menarik proyek yang ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan," pungkasnya. (BS03)