Beritasumut.com-Kekosongan pimpinan SKPD dinilai tidak menjadi alasan terhadap lambatnya serapan APBD Pemprov Sumut TA 2016. Jika perencanaan baik dan Kepala Daerah (KDH) serta DPRD Sumut serius menjalankan fungsinya tentu sinerjisitas kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang mengingingkan percepatan pembangunan dapat berjalan maksimal.
Hal ini dikatakan Pengamat Kebijakan Anggaran Elfenda Ananda menyinggung minimnya realisasi APBD Tahun Anggaran 2016 Pemprov Sumut di triwulan pertama.
Seperti diberitakan sebelumnya, berdasarkan data Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Sumut oleh Bank Indonesia (BI), realisasi belanja Pemerintah di Sumut triwulan pertama baru sebesar Rp1,05 triliun atau 10,6% dari target Rp9,95 triliun.
"Kekosongan pejabat defenitif dan juga banyaknya pejabat Pemprov Sumut yang diperiksa KPK lebih kepada dampak secara psikologis saja. Itu kan hanya persoalan teknis. Kalaulah perencanaanya baik, pengawasan dewan baik dan juga Kepala Daerah (KDH) dalam hal ini Gubernur dan Sekda baik maka impelementasinya juga pasti baik. Yang kita khawatirkan memang perencanaan dan komitmen dari Kepala Daerah sendiri tidak maksimal," ujarnya.(BS03)