Beritasumut.com-Gubernur Sumatera Utara Erry Nuradi telah melakukan rotasi dan melantik 12 pejabat eselon II serta pejabat eselon III belum lama ini. Namun pasca pelantikan tersebut beredar kabar adanya jual beli jabatan eselon II. Tidak tanggung-tanggung untuk jabatan yang dianggap cukup strategis dibandrol dengan harga Rp2 miliar sampai Rp 3 miliar. Sedangkan untukjabatan yang dinilai kurang "seksi" dibandrol dengan harga Rp1 miliaran. Bahkan disebut-sebut dalam dugaan pencaloan jual beli jabatan ini turut melibatkan petinggi partai politik dan pejabat dilingkungan Pemprovsu. Terkait kabar ini Sekda Pemprov Sumut Hasban Ritonga mengaku masih berkeyakinan kalau hal tersebut hanya isu semata. Dikatakan Hasban saat ini Pemprovsu telah mengusung semangat ke arah yang lebih baik. Sesuai dengan UU ASN telah diatur terkait penempatan pejabat eselon II. Apalagi saat ini Sumut masuk dalam atensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)."Aturan sudah jelas sesuai dengan UU ASN. Sebelum menempatkan pejabat-pejabat ini kita harus mendapat persetujuan dari KASN. Saya pikir sudah tidak jamannya lagilah seperti itu. Kita sudah harus berubahlah," ujar Hasban kepada wartawan Selasa (28/06/2016).Sebagai Ketua Panitia Seleksi (Pansel) uji komptensi pejabat eselon II Hasban juga enggan berkomentar soal adanya keterlibatan petinggi partai di Sumut dan juga pejabat di pemprovsu yang menukangi hasil rekomendasi Pansel."Kalaupun ada hal itu, saya tegaskan itu diluar pengetahuan saya. Yang pasti saya masih berkeyakinan Pansel bekerja secara profesional," ujarnya singkat.Sementara itu Kepala Ombudsman RI Kantor Perwakilan Sumatera Utara Abyadi Siregar mengaku prihatin dan sangat menyesalkan jika kabar tersebut benar terjadi. Abyadi pun berharap aparat penegak hukum Kejaksaan, Kepolisian atau malah KPK turun tangan untuk menindaklajuti dugaan ada permainan dalam penempatan jabatan di Pemprov Sumut."Memang untuk membuktikannya sulit, karena suka sama suka. Kalau memang infromasi ini kuat kita minta pihak aparat hukum turun tangan untuk mengusut informasi ini. Saya kira ini sama dengan Gratifikasi jadi jangan dibiarkan ini. Tidak ada gunanya kita mengaku ingin memperbaiki pemerintahan dengan slogan paten. Bagaimana mau paten kalau begini," ujar Abyadi saat dimintai tanggapannya terkait kabar adanya jual beli jabatan di Pemrovsu.Dikatakan Abyadi dirinya sejak awal sudah khawatir dan telah mewanti-wanti agar semangat dan komitmen perbaikan kearah yang lebih baik benar-benar dimiliki seorang pimpinan daerah. Termasuk juga dalam hal penempatan pejabat dan lelang jabatan sebagaimana yang diatur Undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Lebih lanjut dikatakan Abyadi semangat lelang jabatan yakni mencari figur calon pejabat yang benar-benar berkomptensi dijabatannya. Tapi kalau kenyataannya masih terjadi praktek-praktek suap untuk satu jabatan tertentu maka lelang jabatan tersebut tidak ada gunanya."Artinya semangat kompetensi yang diinginkan dalam lelang jabatannya itu tidak ada artinya. Kalau seperti ini apa bedanya dengan sebelumnya. Maka saya pikir sebetulnya yang penting disini adalah komitmen pimpinan untuk melakukan perbaikan," ujarnya.(BS03)