Beritasumut.com-Dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan serangkaian upaya pengawalan dalam konteks pemberian tunjangan hari raya (THR) keagamaan. Menurut Plt Direktur Jenderal Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kemnaker, Maruli Hasoloan, proses pengawasan pembayaran tunjangan hari raya sudah mulai dilakukan.
"Proses pengawasan pembayaran THR sudah mulai dilakukan oleh pengawas di daerah. Jika ada pelanggaran pembayaran THR boleh disampaikan langsung ke pengawas atau posko pengaduan THR di daerah," ujarnya seperti dilansir dari laman resmi kemnaker.go.id.
Maruli memaparkan, perusahaan yang terlambat membayar THR akan dikenai sanksi sebesar lima persen dari jumlah THR. Meski demikian, sanksi tersebut tidak mengugurkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR pekerjanya.
Ia menambhakan, perusahaan yang tidak membayar THR akan diberi sanksi berupa teguran tertulis. Jika selama tiga hari tidak ada tanggapan dari perusahaan, pihak pengawas akan melihat kondisi keuangan perusahaan."Akan dilihat seperti apa kondisi keuangan perusahaan dan faktor lain yang menyebabkan perusahaan tidak bisa membayar THR. Pemberian sanksi pembatasan kegiatan usaha merupakan opsi terakhir," pungkasnya.(BS02)