Beritasumut.com-Pembatalan 54 Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) ke Kementerian Dalam Negeri (Mendagri) hingga Rabu (15/06/2016) ini, menuai kemungkinan untuk meningkatkan jumlah Perda yang akan dibatalkan ke depannya.
Hal ini dikatakan oleh Kabiro Hukum Pemprov Sumut, Sulaiman. Menurutnya, pengajuan pembatalan Perda ini tidak memiliki batasan waktu seiring dengan perkembangannya. Oleh karenanya dapat dipastikan jumlah Perda yang diajukan untuk dibatalkan akan bertambah dan bisa mencapai seratusan lebih.
"Saat ini kan Presiden baru hanya mengatakan 3000an Perda yang bakal dihapuskan. Nanti setelah setelah Perda-perda itu sudah masuk dari Kabupaten Kota semua kemungkinan akan diumumkan lagi tambahannya oleh Presiden. Untuk mempercepat ini kita sudah menyajukan surat ke Kabupaten/Kota," ungkapnya.
Sebelumnya, Gubernur Sumut H T Erry Nuradi telah membenarkan. Menurut Gubernur, sejauh ini sudah puluhan Perda di Kabupaten Kota dan Pemprov sumut yang menghambat investasi diusulkan agar dibatalkan.
"Sudah banyak yang dibatalkan khususnya Perda dari Kabupaten Kota. Soal jumlahnya saya tidak tau persis. Tapi sudah diatas 50an lah. Misalnya di Kabupaten Kota sesuai dengan UU pemerintah yang baru kewenangannya itu tidak lagi di Kabupaten dan sudah beralih ke Provinsi seperti pengelolaan SMA/sederajat dan dibidang pertambangan perijinan pengelolaan air tanah," pungkasnya. (BS03)