Beritasumut.com-Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid menilai pemerintah hendaknya melakukan kajian mendalam sebelum memutusan untuk melakukan pemotongan anggaran, khususnya kepada institusi TNI dan BIN.
Hal itu disampaikan Hidayat pasca Rapat Dengar Pendapat antara Komisi I DPR RI dengan LPP RRI, Kementerian Pertahanan, Kementerian Luar Negeri (Kemlu), BIN, dan Badan Keamanan Laut (Bakamla), di Senayan, Jakarta, Kamis (09/06/2016).
“Yang melakukan pemotongan anggaran TNI dan Intelijen itu adalah pemerintah. Tentu mereka punya pertimbangan-pertimbangan. Tapi, kalau menurut kami, itu perlu dikaji secara mendalam. Bisa jadi ada beberapa sektor perlu pemotongan, tapi bisa jadi ada yang perlu penambahan karena ada hal yang mendesak,” jelas Hidayat dalam siaran persnya.
Dalam hal Pertahanan, di Asia Pasifik saat ini, menurut Hidayat, sedang terjadi kerawanan terhadap kedaulatan negara karena konflik Laut China Selatan. Bahkan, kejadian penyanderaan 10 (sepuluh) awak kapal WNI yang disandera teroris Filipina, membutuhkan peran TNI Angkatan Laut yang sangat kuat.
“Dalam hal Intelijen, misalnya, juga terkait dengan isu radikalisme, komunisme, separatisme, itu kan juga membutuhkan tindakan preventif yang lebih maksimal,” jelas Legislator PKS dari Daerah Pemilihan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri ini.
Oleh karena itu, pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, perlu meninjau ulang pemotongan anggaran terhadap dua institusi pertahanan negara tersebut.
“Syukur-syukur malah di APBN-P 2016 dapat ditambahkan. Karena memang Indonesia sedang mengalami kondisi yang sangat layak yang membutuhkan intelijen yang kuat. Sekali lagi, pemerintah ketika melakukan pemotongan hendaknya melakukan dengan kajian yang mendalam,” tegas Hidayat.(BS02)