Beritasumut.com-Presiden Joko Widodo melantik Erry Nuradi sebagai Gubernur Sumatera Utara sisa masa jabatan 2013-2018 menggantikan Gatot Pudjo Nugroho di Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/05/2016) sore.
Erry yang sebelumnya menjabat Pelaksana Tugas Gubernur Sumatera Utara dilantik bersamaan dengan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Gubernur Riau dan Gubernur Kepualauan Riau.
Prosesi pelantikan dimulai dengan penyerahan petikan Kepres pada pukul 15.00 WIB di Istana Merdeka. Selanjutnya Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla serta Mendagri Tjahyo Kumolo bersama para gubernur dan wakil gubernur yang dilantik melakukan kirab dari Istana Merdeka menuju Istana negara tempat prosesi pelantikan.
Pelantikan dilaksanakan pada pukul 15.30 WIb yang diawali dengan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selanjutnya dibacakan Kepres tentang pengesahan pengangkatan para gubernur dan wakil gubernur. Setelah itu, dilakukan pengucapan sumpah jabatan oleh Presiden RI serta Penandatanganan sumpah jabatan.
Joko Widodo dalam amanatnya meminta para gubernur dalam menjalankan tugasnya memastikan semua rakyat di daerahnya cukup pangan, medapatkan air bersih, listrik, transportasi dan mengakses layanan pendidikan dan kesehatan yang baik.
"Ini era kompetisi, era persaingan, karenanya butuh kerja keras, produktivitas dan inovasi sehingga kita bersama-sama menjadi bangsa yang terdepan maju, menjadi bangsa pemenang," ujar Joko Widodo.
Dalam memikul tugas maha berat, gubernur menurutnya tidak bisa bekerja sendiri. Perlu membanggun persatuan, menggalang sinergi, memperkuat gotong-royong. Hanya dengan semangat persatuan tersebut, gubernur bisa bekerja lebih baik menjalankan tugas mulia. Dia kemudian mengingatkan bahwa Gubsu dan wagub adalah wakil pemerintahan pusat di daerah. Karenanya dalam melaksanakan pembangunan daerah gubernur hendaknya berpedoman pada visi misi presiden seperti yang tertuang dalam nawacita agar bisa membangun keterpaduan, memperkuat sinergi dalam mempercepat pembangunan nasional.
Sebagai ujung tombak pelaksanaan program-program prioritas nasional, Gubenur menurut Jokowi harus memastikan program-program prioritas nasional termasuk deregulasi dan debirokratisasi yang telah digulirkan pemerintah berjalan efektif hingga ke daerah. Gubernur harus menjadi simpul koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/ kota sehingga program kementerian lembaga di pusat dan daerah, lintas kabupaten terkonsolidasi baik. (BS03)