Beritasumut.com-Sekretaris Daerah (Sekda) Hasban Ritonga mengatakan kegiatan Pasca Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Gedung Bina Graha Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) Jalan Diponegoro Medan, Selasa (17/05/2016) merupakan finalisasi dari proses Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemprovsu. Melalui kegiatan ini, Sekda mengharapkan RKPD tersusun secara realistis, pembangunan yang sesuai dengan skala prioritas dan kewenangan.
"Artinya kita awali dengan perintah Undang Undang (UU) lebih dulu. Misalnya, pendidikan kita dekati paling tidak targetnya 20 persen. Kesehatan, kita dekati dengan 10 persen. Kemudian kepada Kabupaten/Kota, kepala Bappedanya kita minta agar bisa menggali potensi dan memajukan program di Sumatera Utara yang menjadi kewenangan Pemprovsu, tetapi prioritas di daerah itu," ujar Hasban.
Lebih lanjut dikatakan Sekda Provsu sejauh ini anggaran pendidikan telah melebih target yang dianjurkan UU yakni 20 persen. Sedangkan untuk bidang kesehatan masih belum memenuhi target. Oleh karenanya, pada kesempatan kemarin Hasban sengaja mengajak pimpinan SKPD bidang kesehatan maupun Kepala Rumah Sakit Haji, RS Jiwa dan UPT-UPT agar mampu menyusun program yang realistis di bidang kesehatan.
"Jadi kita banyak pilihan. Misalnya kita alokasikan untuk kesehatan. Kemana saja yang 10 persen itu? Contohnya pengadaan Alkes, alkes-lakes apa saja? Untuk mata, THT, penyakit dalam seperti Jantung atau apa. Dari potensi yang sudah ada seperti apa. Jadi ada program pilihannya sehingga bisa terinventarisir dan mampu mereka berikan kepada TAPD. Ini loh pak, program di bidang kesehatan ada 50. Kalau terakomidir misalnya 30, kan sudah sepuluh persen lebih," paparnya.
Lebih lanjut, Hasban menekankan agar adanya pemerataan pembangunan antara kawasan Barat dan Timur Sumatera Utara. Seperti halnya terkait jalan Provinsi 60 persen mantab 2016. Hal ini harus merata penyebarannya. "Faktanya memang kita lihat kalau persoalan kesejahteraan itu memang lebih sedikitlah pesisir Pantai Timur. Kita selaku pengambil kebijakan di Provinsi melihat ini harus sama. Misalnya nanti kalau ada pembangunan jalan tol Medan-Tebing, dimana sirip-siripnya jalan antara Siantar dengan Tarutung atau Sibolga-nya harus terkoneksi. Begitu juga kalau nanti dilanjutkan kembali jalan tol dari Tebing Tinggi ke Asahan. Jadi antara jalan negara dan Provisi itu harus terkoneksi dia," terang Hasban.
Pada kesempatan itu, Hasban meminta pemerintah Kabupaten Kota juga mendukung semangat pemerintahan yang bersih dengan dukungan aplikasi yang baik. Apalagi saat ini Sumut mendapat pendampingan berkelanjutan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baik dibidang pencegahan, pemberantasan dan juga pembangunan aplikasi.
"Saat ini kita pada tahan pembangunan aplikasi. Tanggal 23 sampai 27 Mei ini kita ke Surabaya didampingi KPK. Artinya saat ini suka tidak suka semuanya harus tertata kelola dengan baik dan bersih. Harapan saya jajaran Pak Arsyad mempersiapkan penerapan sistem terintegrasi secara elektronik (E-Planning) dalam penyusunan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) yang nantinya akan menghasilkan ouput mulai dari penganggaran, pengadaan, pembayaran, pencatatan/pelaporan dan pengukuran kinerja yang akuntabel, transparan dan berdayaguna," pungkasnya. (BS03)