Beritasumut.com-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menghormati kehendak DPR dalam rapat dengar pendapat (RDP) revisi Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Salah satu usulan tersebut terkait mundurnya anggota dewan, TNI/Polri dan PNS saat maju mencalonkan diri sebagai kepala daerah.Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri, Sumarsono mengatakan, hal tersebut memang tidak sejalan dengan keinginan pemerintah. Berdasarkan masukan dari Mahkamah Konstitusi (MK), ada diskriminasi bila Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus mundur, namun anggota dewan dan TNI/Polri tak perlu mundur kalau hanya hendak mencalonkan diri."Semua pandangan DPR kami terima sebagai bagian dari perbedaan dengan pemerintah. Nanti akan ada pembahasan lagi sampai tingkat harmonisasi dengan dewan. Kita belum putusakan mana benar dan salah," kata Sumarsono, Seperti dilansir kemendagri.go.id, Selasa (19/04/2016).Menurut dia, ini masih pembahasan awal. Hanya pemaparan pemerintah dan pandangan dari fraksi-fraksi. Setelah itu, kata dia, baru ada pembahasan sesuai dengan daftar inventaris masalah (DIM). Menurut dia, demokrasi adalah perbedaan pendapat. Sikap Pemerintah tetap akan menghargai usulan DPR tersebut. "Namun Ini bukan hanya catatan, namun dasar subtantif DIM yang akan dibahas. Yang sama tidak dibahas," ujar dia.(BS01)