Deli Serdang, Beritasumut.com - DPRD Deli Serdang memanggil bakal calon (balon) Kepala Desa (Kades) untuk mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengenai
berbagai kecurangan dan persoalan dalam tahap pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di DPRD Deli Serdang, Lubuk Pakam, Jumat (1/4/2016).
Wakil Ketua Komisi A Deli Serdang, Benhur Silitonga saat memimpin RDP di Ruang Rapat Komisi A DPRD Deli Serdang mengungkapkan, selama ini pihaknya banyak mendapatkan pengaduan dari para calon kades terkait kecurangan penyelenggaraan Pilkades.
"Dari banyaknya pengaduan yang sampai ke meja Komisi A DPRD Deli Serdang, intinya ada tiga yakni tidak adanya transparansi hasil ujian seleksi Pilkades, adanya pungutan liar dari P2K Desa, dan adanya dugaan oknum salah seorang cakades yang menyuap P2K Desa untuk menggagalkan rivalnya," terangnya.
Benhur menambahkan, terkait persoalan di Desa Durian IV M Blang Kecamatan STM Hulu, Komisi A DPRD Deli Serdang akan mengagendakan ulang guna membahasnya secara khusus. "Adanya salah satu calon yang diduga lulus, padahal domisili calon tersebut di luar desa yang bersangkutan ini akan dibahas secara khusus pada pertemuan berikutnya," serunya. Sedangkan pengaduan cakades lainnya telah diatur dan dijawab Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam RDP tersebut.
Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pemkab Deli Serdang, Dedi Maswardy mengungkapkan persoalan pengaduan yang berlarut-larut ini sudah ada yang mengatur mengenai penilaian cakades hingga soal pengaduan atas keberatan. "Kalau terkait hasil penilaian itu sudah sesuai aturan karena melibatkan tim akademisi yang professor dari Perguruan Tinggi. Kalau surat terkait dasar penilaian, itu sudah dibagikan ke P2K Desa. Nah, nanti P2K Desa lah yang akan membagikan ke setiap balon kades, sehingga balon kades itu dapat menentukan nilainya sendiri sesuai dengan aturan yang ada," jelasnya.
Soal adanya pungli yang dilakukan P2K Desa, lanjut Dedi, itu sah-sah saja selama ada kesepakatan bersama. "Karena kegiatan ini sudah merumuskan tim pansel sesuai dengan pasal 46 Perda yang mengatur batas waktu pengaduan diterima paling lama tujuh hari setelah dikeluarkan hasil ujian. Sedangkan untuk pungli itu sah-sah saja selagi kedua belah pihak itu ada kesepakatan bersama," bebernya. (BS05)