Beritasumut.com - Rekondisi jalan yang disebabkan oleh pekerjaan jaringan pipa air limbah dalam proyek Memorandum Sanitation Management and Healt Project (MSMHP) dan APBN akan diselesaikan paling lambat akhir Maret 2016. Dengan perbaikan yang dilakukan ini diharapkan dapat menjawab semua keluhan warga terkait jalan rusak dan berlobang dampak penggalian pipa air limbah dari proyek MSMHP berbiaya Rp200 miliar lebih bersumber dari ADB tersebut.
Demikian salah satu isi kepakatan bersama dalam pertemuan yang digagas oleh anggota DPD RI asal Sumatera Utara, Parlindungan Purba di Hotel Emerald Garden, Jalan Putri Hijau, Medan, Ahad (28/2/2016). Selain itu, isi kesepakatan lainnya menyatakan semua pihak yang terkait dalam MSMHP dan APBN akan berkoordinasi dua pekan sekali dan akan dilaporkan ke DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota secara triwulan.
Adapun yang menandatangani kesepakatan bersama ini yakni Parlindungan Purba (Anggota DPD RI), Jenny RL Berutu (DPRD Sumut), Sonny Firdaus (DPRD Sumut), Suharsono Adibroto (Kementerian PU-Pera), Walikota Medan Dzulmi Eldin, Khairul Syahnan (Kadis Bina Marga Pemko Medan), Zulkarnain (Kepala Bappeda Pemko Medan), Sahat H Tampubolon dan Syarifah (Satker Tarukim), Yuan Hong (mewakili ADB), Maruli Simanjuntak dan Pantas Tambunan mewakili pemborong proyek penggalian pipa air limbah tersebut.
Selain kedua isi itu, semua pihak yang membuat kesepakatan bersama juga sepakat untuk semua proyek selanjutnya terkait MSMHP akan melaklukan sesuai ketentuan yang berlaku terkait perizinan yang diperlukan perlu berkoordinasi antara pemerintah. Hasil kesepakatan bersama ini selanjutnya akan diserahkan ke Kementerian PU-Pera, Pemprov Sumut, Pemko Medan dan pihak terkait.
Sebelum kesepakatan bersama ini ditandatangani, Kadis Bina Marga Pemko Medan Khairul Syahnan dalam pertemuan itu sempat mengungkapkan pendapatnya terkait dengan proyek penggalian pipa air limbah tersebut. Pasalnya, pengerjaan proyek ini sejak awal menuai masalah dari masyarakat tidak pernah memberikan surat pemberitahuan kepada Pemko Medan.
Seharusnya menurut Syahnan, proyek apapun itu jika dikerjakan di Kota Medan harus dikoordinasikan kepada Pemko Medan. Dengan pemberitahuan yang dilakukan, maka Pemko Medan dapat memberikan surat pemberitahuan kepada masyarakat Medan akan mafaat maupun dampak dari proyek tersebut.
Akibatnya bilang Syahnan, masyarakat pada umumnya tidak mengerti proyek penggalian itu dikerjakan oleh pemerintah pusat ataupun pemerintahan provinsi.
"Mereka (masyarakat) tahunya kalau jalan rusak dan mengganggu ngadunya kepada Walikota Medan atau Dinas Bina Marga Pemko Medan. Tidak heran akibat proyek ini, kantor saya sering didatangi warga yang menuntut agar jalan mereka yang rusak akibat penggalian diperbaiki. Padahal itu bukan pekerjaan Pemko Medan. Inilah yang menjadi dilema kami selama ini," kata Syahnan.
Suharsono Adi Broto selaku perwakilan Kementerian PU-Pera Bidang Subdit Air Limbah Pusat yang hadir dalam pertemuan itu kepada wartawan mengatakan, prpyek MSMHP bersumber dari LOAN ASEAN Development Bank (ADB). Di Indonesia, ada 2 kota yang mendapatkannya yakni Kota Yogyakarta (sudah selesai) dan Kota Medan (belum selesai).
Secara teknis jelas Suharsono, Kemterian PU-Pera meneruskan proyek kepada Pemprov Sumut melalui instansi terkait. Selanjutnya intansi terkait itu mencarikan pemborong yang dapat mengerjakan proyek melalui sistem lelang. Dikatakannya, ada beberapa perusahaan yang memenangkan tender termasuk juga PT Wika dan Jaya Karya.
Sedangkan Sahat Tampubolon selaku Satker PSPLT Provinsi Sumut yang menangani proyek MSMHP menjelaskan, saat ini ada lima paket pekerjaan proyek MSMHP yang ditangani, tinggal dua paket lagi yang belum rampung 100 persen yakni proyek jaringan primer dan proyek jaringan sekunder. Permasalahan yang muncul saat pemborong melakukan pengorekan, kondisi tanah tidak stabil karena banyak pasir dan air sehingga berdampak kepada lambatnya proyek penggalian pipa air limbah tersebut.
Mendengar berbagai penjelasan itu, Anggota DPD RI asal Sumut, Parlindungan Purba memutuskan untuk membuat kesepakatan bersama yang ditandatangani masing-masing pihak. Tujuannya untuk memberikan referensi bagi dirinya untuk diteruskan kepada Menteri PU-Pera di Jakarta. Di samping itu kesepakatan itu juga nantinya dapat menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya kepada masyarakat Kota Medan agar jalan yang rusak dan berlobang akibat penggalian pipa air limbah dari proyek MSMHP segera diperbaiki akhir Maret 2016.
Usai membuat kesepakatan bersama, Parlindungan selanjutnya bersama perwakilan Kementerian PU-Pera, perwakilan Pemprov Sumut, Walikota, perwakilan Pemko Medan, pemborong dan sejumlah media meninjau lokasi jalan rusak dan berlobang di Jalan Sutomo Ujung, sebab kondisinya masih rusak dan berlobang. (BS-001)