Beritasumut.com - Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi meminta seluruh SKPD meningkatkan mutu pelayanan publik sebagaimana amanat Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
Hal itu disampaikan Plt Gubernur menyikapi hasil penelitian Ombudsman RI terhadap tingkat kepatuhan terhadap 13 pelayanan publik dengan nilai sedang.
Dalam pertemuan antara Plt Gubernur dengan Perwakilan Ombudsman RI di Kantor Gubernur, Jalan Diponegoro, Medan, Rabu (20/1/2016), Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumut Abyadi Siregar menyerahkan hasil penelitian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik terhadap standar pelayanan publik, partisipasi publik, inovasi pelayanan publik, penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan.
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dari 13 pelayanan publik pada 10 Satuan Perangkat Kerja Daerah Sumatera Utara, hasilnya 8 pelayanan termasuk zona hijau (tinggi), 3 pelayanan termasuk zona kuning (sedang) dan 2 pelayanan termasuk zona merah (rendah). Total nilai rata-rata dari seluruh pelayanan yang diselenggarakan Pemprov Sumut tersebut rata-rata bernilai 75,54 atau masuk zona kuning (tingkat kepatuhan sedang).
Tengku Erry mengucapkan terima kasih karena Ombudsman RI telah melakukan penelitian di lingkungan Pemprov Sumut maupun lima kabupaten lainnya di Sumut yaitu Deliserdang, Medan, Langkat, Dari dan Serdang Bedagai.
Plt Gubernur berharap hasil penelitian bisa menjadi acuan para SKPD di jajarannya maupun kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diselenggarakan.
"Terima kasih sudah melakukan penelitian. Masih ada SKPD yang mmberikan layanan dengan kualitas yang masih rendah menjadi masukan bagi kami, ke depan SKPD harus melakukan perbaikan kualitas yang ada. Saya minta penelitian ini ditindaklanjuti," harap Tengku Erry.
Dia mengatakan peningkatan pelayanan bagi masyarakat merupakan komitmen pihaknya, dimana Tahun 2016 Pemprov Sumut akan menyediakan layanan call center untuk memberikan layanan lebih baik lagi kepada masyarakat dengan program smart province.
Ia juga berharap agar ke depannya Ombudsman RI bisa melakuan penelitian terhadap seluruh SKPD yang ada.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumut Abyadi Siregar didampingi Asisten Ricky Nelson Hutahaean, Tetty Nuriani Silaen, Edward Silaban, dan Hana Ginting, menjelaskan, penelitian dilakukan berkelanjutan sejak Tahun 2013 terhadap produk pelayanan administrasi yang diselengarakan oleh kementerian, lembaga dan pemerintah daerah se Indonesia. Pada Tahun 2015 penelitian diselanggarakan pada Maret-Mei 2015.
"Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dari 13 produk layanan administrasi termasuk dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. Hasil ini perlu disikapi secara positif dengan upaya perbaikan dan komitmen pimpinan," ujar Abyadi.
Abyadi mengungkapkan berdasarkan hasil penelitian, Ombudsman menyarankan Pemprov Sumut dapat menyelenggaraka program sistematis implementasi standar pelayanan publik secara mandiri sesuai UU No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
"Sekira diperlukan, Ombudsman RI bersedia membantu atau memfasilitasinya," katanya.
SKPD yang dinilai adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya meraih nilai 87,00), Dinas Binamarga (Pemanfaatan Tanah pada Ruang Milik Jalan nilai 93,00), Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara (Surat Izin Penangkapan Ikan nilai 55,00), Surat Izin Usaha Perikanan nilai 55,00, Sertifikasi Kelayakan Pengolahan (SKP) nilai 55,00).
Selanjutnya Dinas Kesejahteraan dan Sosial (Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah Langsung/Tidak Langsung nilai 48), Dinas Koperasi UKM (Pelayanan Pengesahan Badan Hukum/Akta Pendirian Koperasi nilai 96,00), Dinas Pendapatan Daerah (Surat Tanda Nomor Kendaraan/STNK nilai 95,00), Dinas Perhubungan (Penerbitan Izin Trayek Angkutan nilai 93,00).
Selanjutnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Rekomendasi Revitalisasi Pasar Tradisional nilai 17,00), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Rekomendasi Persetujuan Pemasukan/Pengeluaran Bibit Ternak Kedalam dan Keluar Provinsi Sumut nilai 96,00), Surat Keterangan Kesehatan Hewan nilai 96,00, dan UPT Samsat Sidikalang (Surat Tanda Nomor Kendaraan nilai 96,00).
Kategorisasi penilaian adalah nilai 0-50 tingkat kepatuhan rendah (zona merah, 51-80 tingkat kepatuhan sedang (zona kuning) dan nilai 81-100 tingkat kepatuhan tinggi (zona hijau). (BS-001)