Beritasumut.com - Plt Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi meminta Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menambah alokasi dana untuk pembangunan dan perawatan jalan di Sumut yang termasuk jalan provinsi terpanjang di Indonesia.
Hal itu disampaikan Tengku Erry langsung kepada Jokowi pada acara video conference penandatanganan kontrak serentak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Rabu (6/1/2016).
Presiden dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono menyaksikan penandatanganan kontrak kegiatan anggaran Kementerian 2016 yang dilakukan di lima lokasi secara serentak, yakni Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura.
Dalam kesempatan dialog, Plt Gubernur didampingi Direktur Pembangunan Jalan Kemen PU Pera Achmad Ghani Ghazali, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I (BBPJN I) Paul Ames Halomoan, Kapolda Sumut, Kajati Sumut dan Kepala BPKP Sumut.
Dijelaskan Plt Gubernur, panjang jalan nasional Sumut 2.632 km termasuk yang terpanjang dengan kondisi mantap 80,68 persen. Dengan demikian masih ada 508,52 km jalan nasional yang berada dalam kondisi rusak.
Kepada Presiden, Plt Gubernur berharap alokasi dana untuk pembangunan maupun perawatan jalan bisa meningkat.
"Tahun ini kita dapat Rp1,9 triliun, paling tidak kita butuh alokasi Rp3 triliun karena masih banyak jalan nasional yang rusak," pinta Plt Gubernur.
Kepada wartawan, Plt Gubernur juga menjelaskan walauapun Sumut memiliki jalan nasional terpanjang anggaran yang terpanjang dari seluruh provinsi, namun anggaran masih minim. Dia mencontohkan Sulawesi Tengah yang panjang jalannya masih di bawah Sumut, namun alokasi anggaran mencapai Rp2,8triliun.
"Kita mohon bisa diperhatikan, karena jumlah penduduk Sumut juga termasuk keempat terbesar," ujarnya.
Adapun total alokasi anggaran Direktorat Jenderal Binamarga di Sumut pada Tahun 2015 adalah Rp1.986.540.715.000 sedangkan untuk Tahun 2016 ini alokasi turun sekitar Rp60 miliar menjadi Rp1.925.253.272.000.
Sementara untuk kondisi jalan provinsi, Plt Gubernur menjelaskan sekira 75 persen berada dalam kondisi mantap dan dia juga mengharapkan ada dana tambahan dari pusat. Selanjutnya, Plt Gubernur memaparkan sejumlah program strategis nasional di Sumut diantaranya Kawasan Strategis Nasional Medan-Binjai -Deliserdang-Karo dan Kawasan Strategis Nasional Danau Toba.
Khusus KSN Danau Toba, Tengku Erry berharap ada perhatian pemerintah khususnya Kemen PU Pera membangun jalan untuk pengembangan wisata Danau Toba. Dijelaskannya dengan jarak 180 km dari Bandara Kualanamu, membuat banyak wisatawan yang enggan datang ke Danau Toba. Padahal Medan-Parapat sebenarnya punya jalan strategis yang hanya berjarak 94 km, melalui jalan Rawasering atau Tanjungmorawa- Seribu Dolok-Tongging. Untuk itu, Plt Gubernur juga berharap pembangunan jalan Rawasering bisa menjadi prioritas ke depannya.
Dalam kesempatan itu Presiden menyaksikan penandatanganan kontrak dengan total paket yang ditandatangani sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak Rp8,814 triliun. Dari total paket tersebut, 597 diantaranya paket kecil dengan nilai proyek di bawah Rp50 miliar.
Paket kecil ini diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah. Sedangkan 47 paket lain adalah paket besar dengan nilai di atas Rp50 miliar. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2016.
Sedangkan untuk BBPJN I Medan, pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan kontrak sebanyak 37 paket dengan total nila Rp644.038.527.957, dimana 13 proyek diantaranya di wilayah Provinsi Aceh.
"Kalau hari ini sudah ditandatangani, besok harus sudah mulai kerja," kata Jokowi. Dia berharap percepatan ini bisa mendorong dan menjadi stimulasi pertumbuhan ekonomi nasional.
"Jangan sampai investor dan masyarakat sudah percaya, kita lalai. Growth (pertumbuhan ekonomi) bisa turun lagi," katanya. Presiden berpesan agar proyek yang dilaksanakan bisa padat karya dengan melibatkan kontraktor lokal dan bahan baku lokal sehingga lebih banyak uang beredar di daerah. (BS-001)