Beritasumut.com - Setelah menyampaikan hasil pemetaan potensi kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di 23 kabupaten/kota se Sumatera Utara (Sumut) sekaligus menyusun penguatan pengawasan para petugas dijajarannya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terus berharap upaya sosialisasi, memperluas pemahaman akan pentingnya peranan untuk mencegah pelanggaran.Anggota Bawaslu Sumut Aulia Andri mengatakan, potensi pelanggaran pilkada saat menjelang pemungutan suara hingga selesainya pemungutan suara tetap harus diantisipasi sebagai wujud dari semangat pencegahan yang lebih baik daripada penindakan terhadap pelanggaran. Ada tiga tahapan yang menurutnya berpotensi yakni sebelum, saat hari H dan setelah (rekapitulasi/penghitungan)."Potensi pelanggaran yang harus diantisipasi saat pra (sebelum) putung sura (pemungutan suara) seperti kampanye di luar jadwal (masa tenang), politik uang, intimidasi dan penyebaran C6 (undangan memilih)," ujar Aulia di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Stakeholders Bawasul Sumut, di Hotel Soechi Internasonal, Medan, Ahad (29/11/2015).Sementara untuk potensi pelanggaran pada saat hari H (pemungutan suara) 9 Desember 2015 yang dilakukan secara serentak di 23 daerah se Sumut, Aulia menyebutkan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian para penyelenggara dan masyarakat. Diantaranya adalah kemungkinan keberpihakan penyelenggara baik Panwaslu maupun KPU, penggunaan hak pilih orang lain, manipulasi hasil pemungutan suara dan gangguan keamanan dan ketertiban."Potensi pelanggaran setelah hari pemungutan suara juga ada. Seperti menipulasi hasil pemungutan suara, munculnya konflik horizontal terkait hasil, protes yang dipicu oleh sengketa hasil rekapitulasi dan penghitungan suara," sebutnya yang juga mengatakan potensi lain karena faktor pemahaman penyelenggara.Dengan berbagai potensi pelanggaran menurut beberapa tahapan tersebut, Aulia menyampaikan upaya pencegahan yang dapat dilakukan oleh jajaran Bawaslu Sumut yakni melakukan penguatan sumber daya manusia (SDM) petugas pengawas di semua tingkatan, memperketat pengawasan di tahapan pilkada yang tersisa, memperluas sosialisasi, pemetaan kerawanan dan koordinasi antar lembaga."Kita juga menekankan adanya peran publik dalam hal ini. Mencegah diri sendiri dulu agar tidak melakukan pelanggaran, kemudian menegah orang lain mulai dari orang terdekat seperti keluarga dan lingkungan. Kalau perlu laporkan, sebagaimana kita selalu imbau setiap sosialisasi," terangnya sekaligus menyebutkan peran kelompok masyarakat seperti organisasi massa atau instansi publik juga sangat penting.Pun begitu, ia mengakui tetap ada kendala dalam menjalankan fungsi pencegahan pelanggaran pada pilkada yang akan digelar 9 Desember mendatang. Dari sisi penyelenggara, pembentukan pengawas dilakukan pada saat tahapan pilkada sudah berjalan menjadi salah satu kendala, sebab konsentrasi terpecah pada pengawasan tahapan, pembentukan organisasi, usulan dan realisasi anggaran. Akibatnya pemahaman SDM tidak merata seluruhnya dari tingkat kabupaten/kota hingga ke pengawas tempat pemungutan suara (TPS)."Kalau kendala di masyarakat, tentu kepedulian individu yang kurang, takut terlibat dalam upaya pencegahan itu sendiri termasuk enggan melapor ke petugas. Ditambah lagi banyak yang tidak paham aturan, akhirnya ya terlibat juga sebagai pelanggar," sebutnya.Melihat segala potensi tersebut, Aulia mengaku pihaknya tetap berharap agar pemahaman tentang pilkada baik arti pentingnya, hak memilih sampai hal-hal yang tidak dibolehkan dalam pilkada di masyarakat semakin meluas. Dengan demikian, masyarakat dapat menjaga sikap dan perbuatan dari pelanggaran."Jika kesadaran dan partisipasi masyarakat tinggi untuk mencegah pelanggaran (pilkada), demokrasi (dapat) berjalan tanpa lembaga pengawas," pungkas Aulia. (BS-001)