Beritasumut.com - Ketua Umum DPP Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partainya tidak akan mempersoalkan jika Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet. Namun, dia mempertanyakan pihak yang mewacanakan penggantian Jaksa Agung M Prasetyo.
"Reshuffle kabinet itu urusan presiden, Nasdem belum apa-apa, urusan cawe-cawe. Udah jelas saya bilang, koalisi tanpa syarat, begitu dia ngomong sudah bersyarat dia," kata Surya Paloh seusai acara temu kader dan apel siaga pemenangan pilkada se-Sumatera Utara, di Tiara Convention Center, Medan, Selasa (27/10/2015) sore.
Begitu pun, Surya Paloh tidak mempermasalahkan jika presiden memberi jabatan kepada kader Partai Nasdem. "Gak ada masalah. Semua kader itu apa yang kita anggap terbaik. Itu kan hak prerogatif presiden. Masyarakat juga berhak menilai. Nasdem ini moderat saja cara berpikirnya," jelasnya.
Saat ditanya wartawan mengenai adanya wacana penggantian Jaksa Agung, Surya Paloh justru balik bertanya.
"Siapa yang bilang wacana pergantian itu," tanyanya.
Saat wartawan menyebutkan, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang meminta agar Prasetyo diganti, Surya Paloh malah menyerahkannya kembali ke lembaga itu.
"Terserah pada ICW, terserah pada Presiden," ucapnya.
Posisi Prasetyo sebagai Jaksa Agung belakangan santer diberitakan bakal terdepak dari Kabinet Kerja Jokowi-JK. Sejumlah persoalan disinyalir memicu mantan politikus Nasdem itu kena reshuffle, termasuk penanganan kasus dugaan korupsi sejumlah dana di Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang melibatkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho.
Penanganan kasus itu bahkan sudah menjerat Patrice Rio Capella. Mantan Sekjen DPP Partai Nasdem itu bahkan sudah jadi tersangka grafitikasi dari Gator dan ditahan KPK. (BS-001)