Beritasumut.com - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi menekankan kepada penyelenggaran Pilkada di 23 Kabupaten/Kota untuk mengedepankan integritas dalam mengantisipasi sengketa pilkada seretak pada 9 Desember mendatang.
Harapan tersebut dikemukanan Tengku Erry dalam acara Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu 2015 kerja sama Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dengan Universitas Simalungun (USI) di Aula USI, Pematang Siantar, Rabu (9/9/2015).
Hadir dalam acara tersebut Ketua DKPP Prof Dr Jimly Assidiqi, Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron, Bupati Simalungun JR Saragih, Ketua Bawaslu Sumut Syafrida R Rasahan, Ketua KPU Sumut Mulia Banurea, Rektor USI Prof DR Marihot Simanullang, tokoh masyarakat dan perwakilan Panwaslu Kabupaten/Kota se-Sumut.
Dalam sambutannya, Tengku Erry menyebutkan, pilkada serentak akan berlangsung di 23 Kabupaten/Kota di Sumut pada 9 Desember 2015 mendatang.
“Itu artinya, secara nasional, Sumut merupakan provinsi terbanyak yang menggelar Pilkada serentak dibandingkan provinsi lain. Tentu pesta demokrasi ini harus kita sambut dengan penuh tanggunggungjawab agar berlangsung lancar dan aman,” sebut Tengku Erry.
Untuk itu, Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu sangat dibutuhkan untuk memperluas pemahaman akan kode etik penyelenggaraan pemilu dalam meminimalisasi sengketa dan permasalahan yang akan timbul nantinya.
“Pemilu sangat rentan masalah. Pengalaman lalu sudah menjadi contoh. Sejumlah penyelenggara Pemilu mendapatkan sanksi karena melanggar kode etik. Sebagian bahkan diberhentikan sebagai bentuk sanksi tegas,” sebut Tengku Erry.
Tengku Erry berharap Sosialisasi Kode Etik Penyelenggara Pemilu menjadi acuan dalam menjalin komunikasi penyelenggara pemilu dan responsif dalam mencegah konflik pilkada di 23 Kabupaten/Kota di Sumut.
“Saya berharap, penyelengara pemilu tidak terlibat dalam dukungan atau berpihak kepada salah satu pasangan. Penyelenggara pemilu harus netral dan memiliki legitimasi agar pelaksanaan dan hasil pemilu dapat diterima masyarakat,” harap Tengku Erry.
Hal yang paling penting, penyelenggara pemilu harus memiliki integritas dan harus berpegang kuat pada azas serta aturan hukum yang berlaku demi terciptanya pilkada aman dan sukses.
Dalam kesempatan tersebut, Tengku Erry juga menyebutkan, pada Tahun 2015, sebanyak 14 kepala daerah telah berakhir masa periode jabatannya dan 9 lainnya pada Tahun 2016.
“Tentu akan ditunjuk pejabat untuk menjalankan roda pemerintahan di 14 kabupaten/kota, agar pelaksanaan pilkada berlangsung lancar,” sebut Tengku Erry.
Tidak lupa Tengku Erry memaparkan, dalam menyemarakkan pilkada di 23 kabupaten/kota di Sumut, tercatat 88 pasangan yang melakukan pendaftaran ke KPU. Dari jumlah tersebut, sebanyak 82 pasangangan dinyatakan lulus verifikasi.
“Dari 82 pasangan yang lulus verifikasi, sebanyak 58 pasangan mendapatkan dukungan partai politik dan sisangan 24 pasangan maju dari jalur perseorangan,” jelas Tengku Erry.
Kemudian, berdasarkan penetapan KPU pada 24 Agustus lalu, ditetapkan sebanyak 73 pasangan calon dinyatakan lulus seluruh tahapan dengan perincian 59 pasangan calon dukungan partai politik dan 14 pasangan dari jalur perseorangan.
“Dari penetapan ini, ada beberapa pasangan yang mengajukan keberatan kepada Bawaslu, terkait sengketa administasi dalam penetapan pasangan calon, seperti yang terjadi di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun,” papar Tengku Erry.
Tengku Erry juga menyebutkan potensi konflik yang memungkinkan terjadi dalam pilkada serentak di Sumut yang dipicu lemahnya pemutakhiran data pemilih, masih adanya pemilih ganda, pemilih tidak dikenal, calon pemilih disabilitas yang tidak diakomodir, dokumen yang tidak sesuai sesuai seperti yang terjadi di Kabupaten Labuhan Batu Selatan (Labusel), dukungan dari partai politik ganda yakni golkar dan PPP, partai politik yang mengajukan lebih dari satu pasangan calon seperti terjadi di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) dan Labusel.
“Potensi konflik juga memungkinkan terjadi akibat pasangan incumbent yang masih menggunakan fasilitas negara dan adanya keberpihakan PNS dalam mendukung pasangan calon,” ujar Tengku Erry.
Tengku Erry berharap, semua potensi konflik tersebut harus dapat diminimalisasi agar pekaksanaan pilkada serentak di 23 kabupaten/kota dapat berlangsung lancar, aman dan sukses.
“Hal yang paling krusial, upaya mengantisipasi berbagai persoalan yang mungkin timbul dalam proses penghitungan suara, baik ditingkat KPPS, PPS hingga PPK. Begitu juga dengan keberadaan saksi dan pengamanan di TPS,” jelas Tengku Erry.
Sementara Anggota Bawaslu RI Daniel Zuchron mengatakan, penyelenggaraan pemilu di Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Meski telah ada Bawaslu, pelaksanaan pemilu diperkuat dengan dibentuknya DKPP.
“Keberadaan DKPP ini dimaksudkan untuk menyukseskan pelaksanaan pesta demokrasi di Indonesia. Apalagi Pemilu di Indonesia mulai diberlakukan secara serentak mulai tahun ini,” sebut Daniel.
Dalam kesempatan tersebut, Daniel juga berharap kepada Sumut untuk menjadi contoh dan tauladan pelaksanaan pilkada serentak di Indonesia, karena secara kuantitatif dan kualitatif terbanyak melaksanakan pilkada serentak pada tahap pertama Tahun 2015.
“Sumut akan menjadi provinsi indikator kesuksesan pilkada di Indonesia, karena terbanyak melaksanakan pilkada serentak secara nasional. Itu secara kuantitatif. Secara kualitatif, pemilihan kepala daerah yang berlangsung di Sumut sangat dinamis, kalau tidak boleh disebut ekstrem,” ujar Daniel.
Daniel berharap, sengketa pilkada di Sumut dapat diminimalisir. Tentu semua itu akan dicapai dengan adanya komitmen dari seluruh pihak, termasuk dari penyelenggara pilkada dan pasangan calon.
“Pilkada itu harus bersih, aman dan demokrasi, sesuai kode etik dan aturan yang berlaku,” tutup Daniel. (BS-031)