Penegakan Hukum Karhutla Akan Dituntaskan

Redaksi - Sabtu, 05 September 2015 20:54 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/dir092015/beritasumut_Penegakan-Hukum-Karhutla-Akan-Dituntaskan.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
Twitter
Kebakaran Gunung Sumbing.

Beritasumut.com - Menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penanganan operasi darurat asap di Sumatera dan Kalimantan, maka digelar rapat koordinasi di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Sabtu (5/9/2015) pukul 10.00-14.00 WIB. 

Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, rapat dipimpin oleh Menteri ESDM selaku Menteri LHK ad Interim. Hadir Panglima TNI, Kapolri, KSAD, Deputi Penanganan Darurat BNPB, Gubernur Sumsel, Pj Gubernur Jambi, Pj Gubernur Kalteng, Gubernur Riau, Danrem dan Kapolda lima provinsi (Riau, Jambi, Sumsel, Kalbar, Kalteng) dan Kepala Pelaksana BPBD.

Dalam rakor tersebut, Panglima TNI dan Kapolri akan mendukung personil yang dibutuhkan pemda untuk "mengeroyok" api.

Posko darurat di provinsi agar lebih diaktifkan. Saat ini sebenarnya BPBD sudah mendirikan posko, namun perlu ditingkatkan dengan melibatkan semua unsur. Menyusun organisasi posko dengan mereplikasi pengalaman penanganan karhutla di Riau Tahun 2013 dan 2014 . Danrem diarahkan sebagai IC (Incident Commander).

Kemudian, Menteri LHK akan menetapkan organisasi posko nasional yang berkedudukan di Kantor Kementerian LHK pada Selasa (8/9/2015) karena Menteri LHK masih di Oslo.

Lalu, BNPB akan meneruskan dukungan operasi hujan buatan dan pemboman air. BNPB akan memberikan pendampingan teknis pengalaman keberhasilan penanganan karhutla di Riau Tahun 2013 dan 2014 kepada Kementerian LHK dan Pemda.

Kementerian LHK akan menyusun rencana aksi jangka panjang dan pendek tentang penyelesaian karhutla. Kementerian LHK dan Kementan tahun ini akan melakukan pengadaan alat pemadaman api (masih proses tender).

Penegakan hukum yang lama dan yang berjalan harus segera dituntaskan. Kebutuhan personil TNI dan Polri untuk mengeroyok api sedang dihitung oleh Kementerian LHK. Di Kementerian LHK tersedia anggaran untuk menyewa empat unit air tractor dari Australia untuk pemboman air. Saat ini baru satu unit yang datang di Riau.

Panglima TNI akan mengerahkan pesawat terbang untuk hujan buatan dan personil TNI sesuai permintaan dari Kementerian LHK dan Pemda. Target operasi darurat asap pada September karhutla dapat diatasi di Sumatera dan Kalimantan, pungkas Sutopo. (BS-001)


Tag:

Berita Terkait

Berita

1.438 Titik Api Kepung Sumatera dan Kalimantan

Berita

99 Persen Penyebab Karhutla Disengaja

Berita

Penegakan Hukum di Madina Dinilai Mati Suri