Beritasumut.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mandailing Natal (Madina) meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun 2014.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Erwin menyerahkan LHP LKPD kepada Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution di Aula Gedung BPK RI Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Selasa (25/8/2015) lalu.
Turut hadir dalam penyerahan LHP LKPD, Ketua DPRD Madina Hj Lely Hartati SAg, Kadis Keuangan dan Aset Daerah H Samad Lubis SE MM, dan Kaban Inspektorat Marwan Bhakti Siregar.
Demikian disampaikan Kadis Keuangan dan Aset Daerah H Samad Lubis SE MM didampingi Kabag Humas Adnan Harahap di ruang kerjanya, Senin (31/8/2015).
Dalam laporan keuangan TA 2014, ada empat hal yang menjadi kriteria dalam memberikan opini WDP yakni kesesuaian pada Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektifitas pengendalian intern.
"Opini WDP ini merupakan peraihan atas kinerja bersama dan diharapkan terus ditingkatkan," ucap Samad Lubis.
Untuk itu Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution melalui Kadis Keuangan mengharapkan semua jajaran SKPD agar dapat menigkatkan opini ini dengan terus berupaya melanjutkan hal-hal yang baik, dan memperbaiki yang perlu diperbaiki untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan.
Tahun depan, dengan semangat kerja keras Pemkab Madina akan berupaya meraih WTP, atau minimal WDP dapat dipertahankan. (BS-026)