Beritasumut.com - Dalam Rancangan Undang-Undangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016, pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi sebesar Rp201,4 triliun. Subsidi itu dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp121,0 triliun, dan subsidi nonenergi sebesar Rp80,4 triliun.
Pemerintah akan menata ulang kebijakan subsidi, dengan menyusun sistem seleksi penerima yang tepat sasaran. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah akan menggunakan basis data yang transparan, dan akan menata ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel.
“Dengan begitu, anggaran subsidi diharapkan dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, sehingga efisiensi dan kualitas belanja negara dapat ditingkatkan guna mempercepat perwujudan Nawacita,” ujar Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya, di depan rapat paripurna DPR RI, di Ruang Nusantara Gedung MPR, DPR, dan DPD RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015) siang.
Namun begitu, pemerintah juga tetap mengalokasikan anggaran perlindungan sosial khususnya untuk masyarakat tidak mampu.
Pada Tahun 2016, pemerintah meningkatkan cakupan bantuan untuk keluarga sangat miskin dengan perluasan bantuan tunai bersyarat menjadi 6 juta keluarga, peningkatan kepesertaan penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional kepada 92,4 juta jiwa, dan penyesuaian besaran premi Penerima Bantuan Iuran, serta pelaksanaan Program Sejuta Rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
“Pemerintah juga akan tetap menjadikan program-program perlindungan sosial lainnya seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat sebagai fokus menyejahterakan rakyat. Bahkan, pemerintah akan berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran melalui beberapa langkah,” tegas Presiden.
Pada Tahun 2016 mendatang, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kualitas anggaran melalui beberapa langkah.
Pertama, mengarahkan pada semua Kementerian/Lembaga untuk menyusun perencanaan program pembangunan dan anggaran yang lebih baik dan efektif dengan berbasis kinerja.
Kedua, meminta kepada semua Kementerian/Lembaga untuk memulai pra lelang proyek-proyek dan kegiatan di Tahun 2016 lebih awal, agar kegiatan pembangunan efektif mulai berjalan pada Januari 2016.
Ketiga, tetap mengendalikan anggaran untuk kegiatan yang konsumtif dan kurang produktif, khususnya belanja operasional.
Keempat, meningkatkan langkah monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja pemerintah, baik di pusat maupun di daerah.
Melalui langkah-langkah tersebut, Jokowi berharap program-program pembangunan di Tahun 2016 benar-benar dapat mencapai sasaran pembangunan untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, serta pemerataan pembangunan nasional.
Secara keseluruhan anggaran belanja negara dalam RAPBN Tahun 2016 dialokasikan sebesar Rp2.121,3 triliun. Adapun total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp2,0 triliun.
Dengan demikian, defisit anggaran dalam RAPBN Tahun 2016 adalah sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto.
“Defisit RAPBN Tahun 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp1,2 triliun,” beber Jokowi.
Tampak hadir dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPR RI Setya Novanto, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Kabinet Kerja, dan pimpinan lembaga pemerintah non kementerian (LPNK). (BS-001)