Beritasumut.com - Ketua DPRD Kota Medan Henry Jhon Hutagalung membantah pihaknya ada melakukan komunikasi dengan Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Tengku Erry Nuradi terkait Penjabat (Pj) Wali Kota Medan yang tengah menjadi perbincangan hangat di media.
Ditemui usai Rapat Badan Musyawarah, Henry Jhon mengaku pihaknya hanya melakukan rapat Bamus untuk menyusun jadwal bulan Agustus.
"Kami belum ada melakukan komunikasi, kalaupun yang dibilang Pak Nanda (Wakil Ketua DPRD Medan Iswanda Ramli) mungkin beliaulah," jelasnya kepada wartawan di ruang kerjanya, Senin (10/8/2015) sore.
Henry Jhon mengatakan, DPRD kali ini baru berkomunikasi dengan Mendagri pada pekan kemarin.
"Jadi belum ada komunikasi apa-apa dengan Wagub apalagi soal Pj Wali Kota, karena itu kan wewenangnya mereka untuk mengusulkan," jelasnya.
Meski demikian Henry Jhon berharap penunjukan Pj Wali Kota bisa dilakukan segera dikarenakan banyaknya permasalahan di Medan yang perlu diselesaikan seperti masalah P-APBD yang mendesak untuk segera dibahas.
"Intinya kita mengharapkan Pj segera ditunjuk karena banyak permasalahan di Medan untuk segera dituntaskan. Salah satunya adalah P-APBD," jelas Politisi PDI Perjuangan ini.
Sementara itu, menanggapi informasi Mendagri menganulir usulan Pj Wali Kota yang diusulkan Gubernur Sumut Gatot Pujo Nugroho dan menunggu usulan Pj Wali Kota Medan dari Plt Gubernur Tengku Erry, pihaknya mengharapkan proses itu bisa dilakukan secepatnya.
"Jadi begini, saya sendiri mengharapkan kalau proses pengusulan Pj Wali Kota sudah diusulkan Gubernur Gatot Pujo Nugroho baiknya segera diproses dengan tidak menunggu usulan Pj Wali Kota dari Plt Gubernur, yang memungkinkan bisa memakan waktu lama," jelasnya seraya mengatakan banyak permasalahan di Kota Medan yang perlu segera dituntaskan.
Terkait hasil Rapat Bamus, Henry Jhon mengatakan hasil persetujuan rapat yang disepakati diantaranya soal pembahasan P-APBD.
"Jadi kita fokus di pembahasan P-APBD, dimana pembahasannya akan dimulai pada 19 Agustus hingga 26 Agustus," jelasnya.
Dikatakannya juga, untuk pembahasan dan pengesahan ranperda untuk sementara dikesampingkan dulu. "Kalau pengesahan ranperda karena penandatangannanya harus pejabat yang berwenang/definitif maka kami kesampingkan dulu," jelasnya.
Diakuinya juga, dalam rapat Bamus yang juga dihadiri Tim Pengelola Anggaran Daerah menargetkan P-APBD bisa diselesaikan pada awal September.
"Pemko Medan tadi juga optimistis kalau P-APBD bisa selesai awal September mendatang," jelasnya seraya mengatakan jika P-APBD sampai lewat September maka P-APBD akan sulit direalisasikan. (BS-001)