Beritasumut.com - Nahdlatul Ulama (NU) tidak akan melakukan lobi politik untuk mempertahankan kadernya sebagai menteri dalam Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo.
"NU hanya jam'iyah diniyah atau lembaga keagamaan yang terus menyuarakan suara rakyat. NU bukan partai politik yang mau ngelobi politik," ujar Sekjen PBNU Marsudi Syuhud dalam acara Pra Muktamar ke-33 NU di Pesantren Al Kautsar Al Akbar, Jalan Pelajar Timur Ujung, Medan, Sumatera Utara (Sumut), Ahad (17/5/2015).
Sebagai ormas, NU hanya mengingatkan kadernya yang dipercaya dalam pemerintahan untuk menjalankan tugas secara baik, untuk kemajuan bangsa yang menjadi cita-cita NU.
Kita menyerahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk menilai kinerja kader NU yang berada dalam pemerintahan. Jika belum sesuai dengan keinginan masyarakat atau mimpinya Presiden, terserah Presiden," jelasnya.
NU menyerahkan sepenuhnya kewenangan dalam menilai kinerja anggota kabinet kepada Presiden Joko Widodo, sekaligus mengambil keputusan reshuffle.
"Semua urusannya Presiden. Pasti ada penilaian dan kita tidak tahu seperti apa penilaiannya," pungkasnya.
Sementara, kader NU yang menjadi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar enggan mengomentari rencana reshuffle yang menjadi salah satu isu politik nasional tersebut. (BS-031)