Ray Rangkuti: Reformasi Belum Dioptimalkan Untuk Kepentingan Publik

Redaksi - Rabu, 13 Mei 2015 19:46 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/dir052015/beritasumut_Ray-Rangkuti--Reformasi-Belum-Dioptimalkan-Untuk-Kepentingan-Publik.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
Istimewa
Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti (kanan) menjadi narasumber pada dialog publik “Reformasi Kebangkitan Nasional” yang digelar FISIP UMA, Selasa (12/5/2015).

Beritasumut.com - Direktur Lingkar Madani untuk Indonesia (Lima) Ray Rangkuti menyatakan, dunia internasional kagum terhadap Indonesia dengan tingkat pendapatan rendah, tetapi bisa hidup  berdemokrasi.

Namun Ray Rangkuti merasa sedih, karena saat ini buah reformasi belum dioptimalkan untuk peningkatan kepentingan dan pelayanan publik, sehingga banyak rakyat Indonesia masih miskin.

Hal itu disampaikannya pada acara dialog publik "Reformasi Kebangkitan Nasional" yang digelar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Medan Area (UMA) di Convention Hall Kampus I UMA, Jalan Kolam, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara (Sumut), Selasa (12/5/2015).

Kegiatan yang dibuka Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UMA M Aswin Hasibuan itu diikuti seratusan mahasiswa FISIP UMA.

Dipandu Ikhwan Kurnia Hutasuhut dan Armansyah Matondang, lebih lanjut aktivis 1998 ini mengatakan, 5 hingga 10 tahun ke depan, jika rakyat  dan elemen masyarakat termasuk para mahasiswa membiarkan para pemangku kebijakan tidak mengoptimalkan hasil reformasi  seperti peningkatan dan pelayanan publik, serta pemberantasan korupsi, maka kran demokrasi yang dibuka tidak berjalan dan tak ada mamfaatnya bagi rakyat.

"Salah satu nikmat demokrasi itu adalah kebebasan, maka pergunakan kebebasan itu untuk mengoptimalkan hasil-hasil reformasi. Jangan diam dan tidak mau tahu. Pertanyakan kepada pemerintah karena semua putusan politik bersifat terbuka dan masyarakat diperkenankan mendapatkan informasi," jelas alumnus Jurusan Aqidah dan Filsafat Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Pendiri Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) ini juga memaparkan Indonesia masuk peringkat ketiga demokrasi di dunia setelah Amerika Serikat dan India. Indikasi sebagai negara yang demokratis itu ada 4 prinsip yakni, pertama adanya pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Kedua, diberikan kesempatan  bagi warga negara untuk mengambil kebijakan/keputusan.

Ketiga, semua orang sama di mata hukum. Dan keempat, ada pembagian kekuasaan yang saling berbda meskipun tidak bisa dipisahkan. 

"Indonesia memiliki keempat prinsip demokrasi tersebut," ujar putra kelahiran Mandailing Natal (Madina) ini.

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP UMA M Aswin Hasibuan mengharapkan mahasiswa untuk mengkaji demokrasi, apalagi pemilihan kepala daerah (Pilkada) di Sumut bakal dilaksanakan Desember mendatang.

"Dialog publik ini diharapkan mampu membangkitkan semangat mengkaji demokrasi di kalangan mahasiswa," ujar Aswin. (BS-001)


Tag:

Berita Terkait

Berita

500 Tahun Reformasi Gereja Dirayakan di Lapangan Benteng Medan

Berita

Kunjungi Ombudsman, Ramadhan Pohan: Reformasi Birokrasi Kunci Memperbaiki Pelayanan Publik di Medan

Berita

Konsolidasi Anak Bangsa Jelang 17 Tahun Reformasi

Berita

Kadis Kesehatan Madina Tersangka, M Four Tuntut Reformasi Kesehatan di Segala Lini

Berita

PWI Reformasi Palas Akan Gelar Bakti Sosial

Berita

Aparatur Pemko Medan Harus Reformasi Pola Pikir