Beritasumut.com - Sejumlah Anggota DPRD Kota Medan geram dan menunjukan reaksi sangat kecewa dengan kinerja Dinas Pendidikan Medan yang dinilai tidak mampu menjalankan program yang seharusnya bisa memajukan dunia pendidikan di Medan.Kekecewaan ini bukan tanpa alasan, salah satu program Dinas Pendidikan terkait program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp 40,3 miliar lebih hanya terrealisasi Rp1,3 miliar lebih atau hanya 3,46 persen."Ini musibah besar bagi Kota Medan, program yang seharusnya bisa meningkatkan mutu pendidik dan tenaga kependidikan hanya terealisasi Rp1,3 miliar padahal anggaran sangat besar," jelas Anggota Tim Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Akhir Tahun Anggaran (TA) 2014 Jumadi SPdI dalam rapat di Ruang Badan Anggaran (Banggar) DPRD Meda, Jalan Maulana Lubis, Medan, Senin (13/04/2015).Dalam rapat yang dipimpin Ketua Pansus LKPj Bahrumsyah, Politisi PKS ini mengatakan banyak persoalan guru di Medan selama 2014 yang sampai ke DPRD Medan diduga sebagai implikasi dari kurangnya peningkatan mutu para pendidik."Kita melihat banyak persoalan guru di Medan sangat memprihatinkan, sementara anggaran cukup besar. Kita mempertanyakan kenapa anggaran sebegitu besar tidak direalisasikan dengan maksimal," jelasnya.Tidak hanya itu, sejumlah program penting juga tidak dieralisasikan dengan maksimal oleh Disdik diantaranya Program Pendidikan Anak Usia Dini dengan anggaran Rp1,6 miliar terealisasi Rp300 juta, Program Pendidikan Menengah dengan anggaran Rp32,8 Miliar terealisasi Rp16,1 miliar, Program Pendidikan Non Formal dengan anggaran Rp1,7 miliar terealisasi Rp137 juta dan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan angaran Rp1,3 miliar terealisasi Rp656 juta."Ini sangat memprihatinkan, program-program yang seharusnya bisa meningkatkan mutu pendidikan juga tidak maksimal dilaksanakan," jelas Jumadi.Terkait permasalahan ini, Kepala Dinas Pendidikan Marasutan mengungkapkan banyak program tidak terealisasinya karena persoalan tidak dicairkannya anggaran oleh Bagian Keuangan Pemko Medan."Banyak program kami tidak terserap karena ada masalah di Bagian Keuangan Pemko Medan, dan PNS di Disdik terpaksa membayar SPD sendiri," jelasnya singkat.Sementara itu, Anggota Pansus LKPj TA 2014 Mulia Asri Rambe meminta Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan untuk mengintensifkan koordinasi dengan Bagian Keuangan Pemko Medan sehingga persoalan SPD tidak cair bisa diselesaikan."Sangat perlu mengintensifkan koordinasi baik dengan Bagian Keuangan dan DPRD Medan tentunya sehingga tidak ada lagi persoalan seperti ini," jelasnya.Seperti diketahui, realisasi belanja kegiatan Dinas Pendidikan Kota Medan Tahun Anggaran 2014, Anggaran Belanja Rp1,2 triliun terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp1,09 triliun lebih, Belanja Langsung Rp180 miliar, terealisasi Rp1,06 triliun lebih terdiri atas Belanja Tidak Langsung Rp978 miliar dan Belanja Langsung Rp86 miliar. (BS-001)