Beritasumut.com - Setelah namanya muncul sebagai Ketua Panitia Pelaksana Konsolidasi Kader dan Anggota Fraksi Kubu Agung Laksono, nama Yasyir Ridho Loebis menjadi buah bibir. Kata "pengkhianat" pun sempat marak terdengar pada saat pertemuan itu.Adalah Muhammad Ziad Ananta bersama rekan-rekannya yang kemudian memprotes kegiatan konsolidasi dilaksanakan dengan alasan adanya putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meski diprotes, acara di Tiara Convention Hall, Medan, Sabtu (11/4/2015) itu tetap berjalan hingga selesai."Rihdo pengkhianat," itu kalimat terus dipekikkan sejumlah orang yang memakai seragam partai karena Ridho dianggap telah menyeberang dari kubu Aburizal Bakrie (ARB) ke kubu Agung Laksono. Sementara sebagian besar pengurus DPD I Partai Golkar Sumut, tetap komitmen mendukung upaya ARB melakukan gugatan atas keputusan Menkumham yang mengesahkan kepengurusan versi Munas Ancol."Saya konsisten terhadap omongan saya. Saya pernah mengatakan (beberapa bulan lalu), dapat memahami dan menghormati keputusan Menkumham yang mengakui Agung Laksono sebagai Ketua Umum (Ketum) yang sah yang diakui pemerintah," ujar Ridho di Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (13/4/2015).Sementara terkait kata "pengkhianat" yang ditujukan kepadanya, Ridho mengatakan dirinya seorang yang konstitusional. Sehingga apa yang diucapkannya bukan hal yang tidak pasti atau berandai-andai. Bahkan, saat Menkumham sudah menetapkan Agung Laksono sebagai Ketum DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, ia tidak mengakui kepemimpinan Leo Nababan sebagai Plt Ketua DPD Golkar Sumut yang disebut menggantikan Ajib Shah.Setelah Agung Laksono menurunkan SK kepengurusan Plt DPD Partai Golkar Sumut, barulah ia mengakuinya. Dalam hal ini, periodesasi kepengurusan sebelumnya telah berakhir sejak Januari lalu. Lalu namanya masuk sebagai Plt Wakil Ketua dalam SK yang ditandatangani Agung Laksono dan Zainuddin Amali selaku Ketum dan Sekjen DPP."Saya tidak pernah berkomunikasi dengan Leo Nababan maupun Pak Agung Laksono sebelumnya. Saya pun tidak pernah meminta jabatan atau apapun. Tetapi saya diperintahkan untuk melaksanakan konsolidasi (sebagai ketua panitia), itu saja," katanya.Sedangkan soal wacana perombakan struktur fraksi di DPRD Sumut dimana dirinya akan digantikan dari jabatan Ketua Fraksi Partai Golkar, Ridho tidak ingin berkomentar lebih jauh. Ia hanya menyebutkan untuk melakukan perubahan, tidak semudah itu. Bahkan dikatakannya, Agung Laksono menjamin bahwa tidak ada pemecatan dan perubahan di legislatif meskipun sebagian anggota dewan belum mengakui kepengurusan yang ditunjuk Agung."Sudah dikatakan Pak Agung (Laksono), tidak akan ada perubahan atau pemecatan. Begitu juga posisi Ketua DPRD Sumut, tidak berubah," sebutnya.Disinggung mengenai hubungannya dengan Ketua DPD I Partai Golkar Sumut yang juga Ketua DPRD Sumut H Ajib Shah, ia mengaku belum pernah berkomunikasi lagi setelah ia ditunjuk sebagai ketua panitia acara konsolidasi akhir pekan lalu. Meski begitu, dirinya menyangkal jika hal itu menjauhkan hubungan antara Ketua dan Sekretaris DPD Golkar Sumut seperti sebelumnya."Memang sampai saat ini saya belum ada berkomunikasi dengan beliau (Ajib Shah). Tetapi bukan berarti tidak berhubungan, terus jadi jauh. Meskipun jauh, tetapi hati kita tetap dekat," pungkasnya. (BS-035)