Beritasumut.com - Sekitar dua bulan ke depan atau tepatnya tanggal 29 Juli 2015, masa jabatan Dzulmi Eldin akan berakhir sebagai Walikota Medan. Sejak saat itu, Pemerintah Kota Medan praktis dinakhodai oleh seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk Gubernur Sumatera Utara hingga terpilihnya Walikota Medan definitif hasil Pilkada 2015 pada Desember mendatang.
Terkait dengan itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kota Medan Herri Zulkarnain mengharapkan seorang Plt Walikota Medan haruslah sosok atau figur yang mampu mengembangkan Kota Medan menjadi kota maju.
"Jadi, seorang Plt itu jangan hanya mengejar target sesaat, atau hanya berpikir mumpung lagi diberi kesempatan," kata Herri Zulkarnain di Medan, Kamis (9/4/2015).
Kendati jabatan seorang Plt itu hanya dalam hitungan bulan, kata Herri, harus dimanfaatkan untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Kota Medan. Sebab, katanya, kondisi Kota Medan saat ini banyak lampu mati, jalan berlubang, genangan air dimana-mana serta lain sebagainya.
"Kondisi seperti ini, butuh sentuhan kebijakan Plt dalam membenahinya dengan menggunakan anggaran yang tersedia pada pos masing-masing SKPD. Artinya, Plt itu harus berani memanfaatkan anggaran yang tersedia pada masing-masing pos SKPD sesuai kegunaannya untuk kesejahteraan masyarakat. Walaupun masa tugas sebentar, tapi tinggalkanlah kesan baik dan terus dikenang oleh masyarakat Kota Medan," ungkap Anggota Komisi C ini.
Selain itu, sebut Herri, Plt Walikota Medan yang nantinya ditunjuk oleh Gubernur Sumut bukanlah orang yang berkarakter suka suka bongkar pasang jabatan di birokrasi maupun "pemeras" pejabat di lingkungan Pemko Medan dari jabatan tertinggi hingga jabatan tingkat paling bawah.
"Kita juga menginginkan orang yang akan menjadi Plt Walikota Medan itu tidak menghambat birokrasi. Jadi, kendati hanya seorang Plt, birokrasi harus tetap lancar," ujarnya.
Bendahara DPC Partai Demokrat Kota Medan ini juga menyebutkan, saat ini Kota Medan butuh pimpinan yang "gila" dalam artian berani berbuat untuk kesejahteraan rakyat.
"Artinya, dengan jiwa leadership dan segala kebijakan yang dikeluarkannya harus tepat sasaran dan tepat guna," katanya.
Di sisi lain, Herri, juga mengharapkan Plt Walikota Medan yang ditunjuk Gubernur Sumut haruslah PNS netral atau tidak memihak salah satu kandidat ketika pilkada berlangsung.
"Ini perlu agar Pilkada Kota Medan berjalan dengan lancar, aman dan jujur tanpa adanya campur tangan Plt dalam mendukung salah satu kandidat. Saat ini masyarakat sangat kritis menghadapi perkembangan Kota Medan yang semakin dinamis," tandasnya. (BS-001)