Beritasumut.com - Ketua Umum DPP Partai Golkar Agung Laksono bakal turun ke Sumatera Utara (Sumut) untuk konsolidasi persiapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Konsolidasi tersebut rencananya akan digelar di Medan, Sabtu (11/4/2015) mendatang.
Hal ini diungkapkan Koordinator Wilayah (Korwil) Sumut DPP Partai Golkar Leo Nababan. Leo mengatakan dalam konsolidasi nantinya, Agung Laksono dan jajarannya akan hadir secara langsung untuk mengumpulkan anggota DPRD dari fraksi Golkar baik tingat provinsi maupun kabupaten/kota serta kader se-Sumut.
Adapun yang akan dibahas dalam konsolidasi tersebut yakni pembentukan kepengurusan DPD tingkat II kabupaten/kota yang saat ini sedang dipersiapkan. Selain itu juga akan dibentuk tim penjaringan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah untuk 23 kabupaten/kota. Bahkan ketua panitia pelaksana juga segera ditunjuk untuk menangani kegiatan tersebut.
Selain itu, Leo juga mengatakan soal pergantian kepemimpinan di daerah menurutnya merupakan bagian dari amanah Mahkamah Partai Golkar. Sebab masa periodesasi kepengurusan pada umumnya sudah selesai pada 2014 lalu. Sehingga hanya pengurus yang berdasarkan surat keputusan (SK) yang ditandatangani Agung Laksono, yang kemudian dianggap sah sekaligus untuk bisa mengusung bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah di Pilkada. Oleh karenanya, Leo membantah jika ada yang menyebut periodesasi di Sumut selesai 2015.
"Itu salah, ini (pergantian) mengadopsi keputusan Mahkamah Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi jelang Munas yang selambat-lambatnya 2016," ujar Leo, Senin (6/4/2015).
Dirinya juga yakin jika rencana konsolidasi akan disambut baik oleh jajaran partai di Sumut. Apalagi sejumlah anggota fraksi yang diundang secara pribadi oleh DPP, sudah menghadap langsung kepada Agung Laksono sekitar pekan lalu.
Sementara soal putusan sela dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan kubu Aburizal Bakrie terhadap Putusan Menkumham tentang kepengurusan yang diakui pemerintah, DPP Partai Golkar menurutnya akan taat azas dan taat hukum serta akan mengikuti perkembangan. Namun SK tersebut tetap masih berlaku dan sampai saat ini belum ada keputusan berkekuatan hukum tetap yang dapat membatalkannya. Untuk itu, kader diminta untuk menjaga kondusifitas dan tidak menciptakan dualisme kepemimpinan.
Untuk pilkada sendiri, Leo ingin memastikan, sebelum 22 Juli, Golkar di seluruh kabupaten/kota sudah akan menetapkan nama bakal calon yang akan diusung serta partai mana yang akan jadi tandem untuk koalisi. Sehingga menurutnya, tidak perlu ada keraguan karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga sudah menyatakan, mengakui legalitas kepengurusan berdasarkan SK Menkumham.
Anggota DPRD Sumut Fraksi Golkar Yasyir Ridho Loebis mengakui jika dirinya telah bertemu langsung dengan Agung Laksono di Jakarta, pekan lalu. Dalam pertemuan itu dirinya menyampaikan bahwa sampai saat itu, Ketua DPD Golkar Sumut masih dijabat Ajib Shah. Sebab belum ada putusan baru pengganti SK terdahulu 24 September 2013.
Sampai saat ini saya belum pernah melihat secara resmi SK kepemimpinan Golkar Sumut yang menggantikan SK terdahulu 24 September 2013," kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Sumut itu didampingi Sekretaris Fraksi M Hanafiah Harahap saat ditemui wartawan.
Ia yang mengaku diminta menghadap Agung Laksono sebagai anggota fraksi Golkar di DPRD Sumut, mengaku menghormati keputusan Menkumham tentang kepengurusan DPP Golkar yang sah. Namun hingga kemarin, ia masih menandatangani beberapa surat internal selaku Sekretaris DPD Golkar Sumut yang didalamnya juga tertera nama Ajib Shah sebagai Ketua.
Namun disinggung soal namanya yang disebut sebagai ketua panitia konsolidasi Sabtu mendatang, Ridho membantah hal tersebut. Ia hanya mengaku mendengar adanya rencana tersebut akan digelar di Sumut, tepatnya di Kota Medan.
Pun begitu, Ridho berharap persoalan ini tidak digeneralisir. Sebab para pengurus dan kader di daerah juga telah berjuang memenangkan partai khususnya di Sumut. Sehingga prestasi, dedikasi dan tidak tercela sebagaimana tertera pada surat Menkumham beberapa waktu lalu, hendaknya dijadikan pertimbangan. Apalagi jika sampai berdampak pada persiapan DPD Golkar di 23 kabupaten/kota se-Sumut yang akan melaksanakan pilkada.
"Saya berharap apapun yang terjadi tidak membawa dampak besar di kabupaten/kota. Apalagi menjelang pilkada serentak di Sumut," pungkasnya. (BS-035)