Beritasumut.com - Pemblokiran situs-situs bernafas Islam dinilai sebagai tindakan gegabah dalam menangkal paham ISIS di Indonesia. Tindakan BNPT dan Kememkominfo ini tidak bisa dibenarkan, sebab untuk menangkal berkembangnya paham ISIS di Indonesia tidak perlu melakukan pemblokiran situs keagamaan, cukup dengan menguatkan kembali paham nasionalisme kebangsaan. "Pemicu utama berkembangnya paham-paham radikal di negeri ini karena meredupnya rasa nasionalisme yang selama ini menjadi kekuatan besar bagi kita untuk membangun bangsa Indonesia," ungkap Sekretaris Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia(PKC PMII) Sumatera Utara Darwin Sipahutar dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/4/2015).Selain itu penutupan situs ini lebih banyak mudhoratnya ketimbang manfaatnya. Di satu sisi pemerintah menunjukkan arogansinya sebagai antiagama, padahal bangsa ini didirikan dari ramuan seluruh agama dan suku dan negara menjamin kehidupan beragama sebagaimana diatur dalam UU. Di sisi lain ini sebagai ujian besar bagi umat Islam Indonesia bahwa akan semakin derasnya arus anti terhadap Islam (Islamophobia). Skenario besar inilah yang sedang dijalankan oleh Kemenkominfo dalam mempersempit ruang gerak harokah dan halaqoh umat Islam yang mengajarkan konsep rahmatan lil 'alamin untuk membangun bangsa ini, terang Darwin Sipahutar.Ironisnya situs-situs yang mengarahkan atau mengajarkan tentang separatisme di Indonesia tidak diblokir. Kenapa situs-situs Islam yang diblokir? Apakah situs-situs Islam dianggap lebih berbahaya dibanding situs-situs penyebaran paham separatis bagi kelangsungan bangsa ini. "Lebih ironisnya lagi, situs PKI sampai saat ini masih bertahan. Saya pikir BNPT dan Kemenkominfo bekerja berdasarkan pesanan barang dari luar. Ini yang membuat bangsa kita tidak pernah lepas dari pengaruh asing. Kemenkominfo jangan menjadikan pemblokiran ini untuk mengalihkan isu dari kenaikan BBM, kalau ini yang terjadi saya yakin pemerintahan Jokowi tidak akan berjalan mulus," tegasnya.Maka dari itu PKC PMII Sumut meminta BNPT dan Kemenkominfo secara sadar dan insyaf harus meminta maaf kepada umat Islam Indonesia atas perbuatan yang tidak terpuji tersebut. Ini sebagai langkah kongkrit pemerintah dalam menjaga keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia. "Kalau tidak kami akan mengajak seluruh Organisasi Keislaman akan turun ke jalan dan meminta pertanggung jawaban BNPT dan Kemenkominfo atas pemblokiran situs-situs Islam tersebut," pungkas Darwin Sipahutar. (BS-001)