Beritasumut.com – Komisi A DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut) meminta TNI untuk menjaga keamanan di Desa Perkebunan Ramunia terkait adanya dugaan tindak kekerasan dan intimidasi yang mereka terima dari laporan warga. Pasalnya puluhan warga masih melakukan aksi menginap di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan sejak Senin (2/3/2015) hingga Kamis (12/3/2015).Dalam rapat dengar pendapat (RDP) digelar Rabu (11/3/2015) kemarin, Ketua Komisi A T Togatorop membacakan kesimpulan diantaranya pihaknya berada pada posisi netral. Menyikapi kendala, perasaan warga serta melihat bukti-bukti yang diterima, mereka merekomendasi adanya upaya menjembatani penyelesaian masalah sengketa lahan antara masyarakat petani dengan pihak Puskopkar A Dam I/BB dengan baik.Kemudian lanjut Togatorop, masyarakat yang telah menerima kompensasi atau ganti rugi lahan yang disepakati dari awal, supaya dapat menerimanya. Hal tersebut menurutnya sesuai peta bidang serta HGU No 1 tertanggal 25 Januari 1996 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Deli Serdang."Bagi masyarakat yang belum puas dengan kesepakatan itu, dapat melanjutkan keberatannya ke jalur hukum," kata Togatorop.Pernyataan itu dijawab spontan oleh pendamping warga dari Komite Revolusi Agraria, Johan Merdeka. Dirinya langsung mengucapkan terima kasih atas kesimpulan yang dibacakan T Togatorop tersebut."Terimakasih bapak kalau begitu kesimpulannya," kata Johan.Dirinya dan warga Desa Perkebunan Ramunia pun menilai rapat tersebut sudah disetting sedemikian rupa agar mengalahkan tuntutan masyarakat yang memang sejak lama mendapat tekanan dari pihak aparat keamanan di lokasi desa. Sehingga membuat mereka mengadukan ini ke jalur politik. Namun keputusan itu, membuat mereka sangat kecewa berat."Bagaimana mungkin seperti ini. Rapat ini sudah dikondisikan. Untuk apa kemari kalau harus ke jalur hukum. Tidak ada gunanya. Kita kemari untuk meminta pertanggungjawaban secara moral dan politik. Pakai hati nuranilah pak," pekik salah seorang warga.Johan juga mengkritisi sikpa dewan yang pada awalnya meminta masyarakat melengkapi data dan ikut menyetujui upaya tersebut agar dilakukan masyarakat. Namun hanya karena desakan masyarakat yang sempat membuat suasana rapat menjadi memanas, justru T Togatorop langsung membacakan kesimpulan."Seharusnya keinginan dan usulan masyarakat yang ditampung. Lengkapi data, adakan pertemuan kembali dan tinjau lapangan. Pernyataan BPN Deli Serdang yang mengatakan HGU berdesa-desa jadi satu kabupaten itu tidak begitu," katanya.Sebelumnya, mewakili Puskopkar A Kodam I/BB, Kolonel Kav Hendrawan mengatakan tanah HGU dari PTPN tersebut ada dasarnya. Pihaknya juga mempunyai niat baik, sehingga keberadaan lahan tidak langsung dimiliki saat itu juga. Selain itu ada juga uang kerohiman yang diberikan para penggarap bahkan ada rekolasi bagi yang sudah mendirikan bangunan.Dia juga memaparkan tindakan para penggarap yang masuk pada 1998 dengan merusak sawit yang telah ditanami pada 1984 sambil menunjukkan gambar-gambar pohon sawit yang diambil buahnya, dirusak, disuntik dan dibakar. Namun hal tersebut dibantah oleh warga yang menyatakan bahwa objek lahan dimaksud tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan. (BS-035)