Beritasumut.com – Setelah dinyatakan lulus pada pengumuman pertama dan berubah menjadi tidak lulus pada pengumuman kedua, pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Mandailing Natal (Dinkes Madina) berinisial HM dan WD serta salah seorang kepala puskesmas di Kecamatan Natal mendatangi rumah Anisah di Kecamatan Huta Bargot, Kabupaten Madina, Rabu (11/2/2015) sore sekira pukul 16.00 WIB.
Anisah, peserta seleksi Bidan Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinkes Madina melalui telepon, Kamis (12/2/2015) menjelaskan, kedatangan ketiga orang tersebut untuk mengklarifikasi bahwa telah terjadi kesalahan pada pengumuman hasil seleksi Bidan PTT.
"HM menyampaikan bahwa telah terjadi kekeliruan pada pengumuman seleksi Bidan PTT yang diumumkan. Ada yang bermain politik dengan nama serta nomor ujian pada papan pengumuman. Saya (Anisah) diminta jangan terpancing dan mau dimanfaatkan," beber Anisah menirukan kalimat HM.
"Kamu tetap dinyatakan menang dan untuk penempatan telah disediakan, jadi tak perlu mendengarkan kata-kata orang lain yang nantinya akan memanfaatkan kejadian ini. Nanti kamu akan kita pertemukan dengan Kadiskes Madina," imbuh Anisah mengulangi kata-kata HM.
Seperti diketahui, Anisah merupakan salah seorang peserta seleksi penerimaan Bidan PTT Dinkes Madina Nomor Ujian 076 yang awalnya telah dinyatakan lulus dalam papan pengumuman. Namun pada saat pengumuman kedua nomor ujian Anisah berubah menjadi 061. Kemudian Anisah mengadukan hal tersebut kepada panitia dan tidak mendapat tanggapan.
Menanggapi kejadian itu, Ketua Umum PC PMII Madina Ikhsan Matondang menyatakan sangat tidak etis apabila utusan Dinas Kesehatan mendatangi rumah peserta seleksi Bidan PTT apabila pihak Dinkes tidak merasa bersalah.
"Kedatangan utusan Dinkes Madina melakukan klarifikasi menurut saya menggambarkan sebuah kesalahan yang diduga telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan kepada Anisah. Masa sih sebuah lembaga yang mendatangi peserta seleksi, kan bisa saja mereka menyurati Anisah untuk datang ke Kantor Dinas Kesehatan untuk melakukan klarifikasi," ungkap aktifis mahasiswa ini.
Atas kejadian ini, PMII Madina meminta aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan pengusutan untuk mengungkap kebenaran dari kejanggalan penerimaan Bidan PTT Dinkes Madina.
Aparat penegak hukum juga harus menyurati Kemenkes untuk menanyakan landasan hukum penerimaan Bidan PTT yang anggarannya ditampung dalam APBD Madina, imbuh Ikhsan.
Ikhsan menambahkan, saat ini PC PMII Madina telah membuka loket pengaduan terkait penerimaan Bidan PTT di Sekretariat PMII Madina, Jalinsum, Kelurahan Dalan Lidang, Panyabungan. (BS-026)