Beritasumut.com – Pemko Medan terkesan tidak peduli terhadap kesejahteraan dan nasib warga miskin, anak jalanan, orang cacat di Kota Medan.Hal ini tergambar dari rendahnya serapan anggaran PAPBD Kota Medan 2014 di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) terkait program untuk masyarakat miskin dan terpencil.Anggaran untuk Program Pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dianggarkan Rp1,477 miliar dengan realisasi 218.480.000 (14,79 persen) dan Program Pelayanan, Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Rp1,380 miliar realisasi Rp103.900.000 (7,53 persen).Sedangkan program pelayanan administrasi perkantoran dari Rp757.252.000 terealisasi Rp653.756.134 (86,33 persen), program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp655.000.000 relasisasi Rp663.236.520 (95,22 persen), program peningkatan sarana dan prasarana Tahun Anggaran 2013 Rp588.130.000 realisasi Rp588.130.000 (100 persen)."Dengan gambaran ini sangat kelihatan Pemko Medan tidak peduli dengan kesejahteraan warga miskin. Jangan bohongi publik," ujar Anggota Komisi B DPRD Kota Medan M Yusuf dalam Kunjungan Kerja (Kunker) ke Dinsosnaker Kota Medan, Kamis (15/1/2015).Kunker dipimpin Sekretaris Komisi B Bahrumsyah didampingi Wakil Ketua Modesta Marpaung, Anton Panggabean, M Yusuf, Wong Chun Sen, Mulia Asri Rambe, Edward Hutabarat, Jumadi, Beston Sinaga dan diterima Kadissosnaker Syarif Armansyah Lubis alias Bob bersama staf.Dikatakan Yusuf, kedepannya Kadissosnaker harus mempertanyakan pada Wali Kota Medan program mana yang bisa direalisasikan, baru dimasukkan dalam APBD untuk direalisasikan ke masyarakat."Jangan seperti sekarang ini program sudah dianggarkan dalam PAPBD 2014 tapi yang direalisasikan tidak sampai 50 persen lebih dan kebanyakan yang terealisasi program internal sedangkan kemasyarakat tidak ada," tukasnya.Hal senada diutarakan Sekretaris Komisi Bahrumsyah yang mempertanyakan kenapa banyak program yang tidak jalan. Apa yang menyebabkan tidak terealisasinya anggaran yang sudah dimasukkan dalam PAPBD."Kalau alasannya karena efesiensi anggaran, saya kira itu tidak tepat sebab ini dianggarkan dalam PAPBD 2014 yang harus dilaksanakan," tukasnya sembari menyatakan dalam belanja langsung dianggarkan Rp12.592.050.000 realisasi Rp5.753.467.951 (45,69 persen). Adapun biaya tidak langsung Rp7,39 miliar realisasi Rp6,676 miliar.Lebih lanjut, politisi Partai PAN menyatakan pihaknya akan menyelidiki kemana sisa anggaran PAPBD tersebut apakan disuit ke dinas lain atau pos anggaran di luar PAPBD."Ini merupakan pelanggaran dan tidak boleh dilakukan. Anggran yang diberikan ke dinas harus direalisasikan semaksimal mungkin," tukasnya.Sedangkan Anton Panggabean menilai dengan rendahnya serapan anggaran Dinsosnaker 2014 menunjukkan lemahnya kinerja dinas tersebut."Berarti Dinsosnaker tidak berhasil menjalankan programnya. Kami nilai kinerja kadis sangat lemah," tukas Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Medan ini.Adapun Wong Chun Sen dalam kesempatan itu menyatakan Komisi B siap membantu Dinsosnaker dalam mencairkan anggaran di keuangan Pemko Medan."Jika ada oknum yang ingin memangkas pencairan anggaran itu atau meminta 'upeti', silahkan laporkan pada kami," tukas anggota Fraksi PDIP ini.Sedangkan Edwad Hutabarat menilai kinerja Kaninsosnaker sangat lemah sebab selama ini kurang berkoordinasi dengan Komisi B.Kadissosnaker S Armansyah Lubis dalam kesempatan tersebut mengutarakan tidak terealisasinya anggaran tersebut akibat efesiensi anggaran dan tidak adanya surat pencairan dana (SPD). Jadi bagian keuangan tidak mau mencairkan anggaran.Dikatakan Bob, kedepannya pihaknya akan terus berkoordinasi dengan Komisi B.Dalam kesempatan tersebut Kadissosnaker sempat kelimpungan menjawab gencarnya pertanyaan Anggota Komisi B DPRD Medan yang terus menyudutkan seputar realiasi serapan anggaran.Kadissosnaker dalam pertemuan itu menyerah karena terus didesak dambil menyatakan, "Tidak bisa saya ngomong kalau saya disudutkan terus, saya masih mau duduk di eselon dua, Pak." (BS-001)