Beritasumut.com – Ketua LSM Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) di Tapanuli Utara Harapan Silalahi berpendapat untuk menciptakan birokrasi yang bersih dari narkoba sudah seharusnya seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dites urine."Kenapa Saya mengatakan demikian? Sebab lingkungan pemerintahan harus bersih dari narkoba. Setiap aparatur pemerintah sudah seharusnya mampu menjadi teladan dalam segala hal, termasuk dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Jangan sampai ada aparat pemerintah yang terjebak dalam penyalahgunaan narkoba," tutur Harapan di Tarutung, Rabu (7/1/2015).Dia memandang tes urine pada aparatur sipil negara adalah hal baik dan sudah seharusnya didukung oleh setiap instansi pemerintahan demi membersihkan kalangan birokrat dari jerat narkotika.Harapan mengatakan, dengan tes urine di Pemkab Taput bisa memberi citra baik pada kalangan birokrat yang sering kali tercoreng oleh tindakan oknum pengguna atau bahkan pengedar narkoba."Dengan hal tersebut bisa menunjukan keseriusan pemerintah pada publik dalam memberantas narkoba, khususnya dalam lingkaran birokrasi," tambahnya.Dia berharap lingkungan aparatur negara bisa bebas dari narkotika dan kalau ada yang positif (pemakai), maka disarankan untuk rehababilitasi.Hal senada diungkapkan Pemerhati Sosial Tohap Simaremare. Disebutkan, peredaran narkoba di Taput sudah sangat memprihatinkan dan kalau tidak cepat dibasmi akan berdampak terhadap generasi muda.Tohap juga berpendapat sebelum diangkat menjadi pejabat, layak dites urine, apakah yang bersangkutan positif memakai narkoba atau tidak. "Kalau positif memakai narkoba buat apa diangkat menjadi pejabat," pungkas Tohap. (BS-027)