Medan, (beritasumut.com) – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Tengku Ery Nuradi memarahi sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang meninggalkan Ruang Paripurna DPRD Provinsi Sumut, Senin (15/12/2014) pukul 17.00 WIB. Ery yang hadir sejak pagi, tiba-tiba naik pitam saat melihat anak buahnya yang semula ramai, mendadak sepi."Loh, saudara-saudara SKPD kok sudah pada pulang? Tadi ramai. Saya saja tidak pulang dari tadi. Kita hargai rekan-rekan (anggota) dewan ini," kata Ery.Mendengar kekesalan orang nomor dua di Sumut ini, sejumlah SKPD dan pegawai satuan kerja di Pemprov Sumut ini tersentak. Mereka mengambil sikap menyimak pemaparan Ery. Bahkan beberapa orang memanggil rekan mereka yang sedang di ruang loby paripurna untuk kembali masuk."Kita sebagai eksekutif seharusnya mendengarkan kondisi rakyat Sumut untuk kita carikan solusi bersama. Ini kok sudah banyak yang pulang," kata Ery.Dalam rapat paripurna ini, 12 juru bicara tim dari masing-masing dapil memaparkan kondisi konstituennya. Banyak persoalan yang menjadi keluhan masyarakat. Masalah irigasi, kelangkaan gas LPG 3 kg, BPJS dan Kartu Sakti Jokowi, serta permasalahan lain."Hasil temuan saat reses, warga di beberapa kawasan mengeluhkan sulitnya untuk mendapatkan gas elpiji ukuran 3 kg. Jika pun ada harganya sudah sangat tinggi. Warga berharap untuk secepatnya mendapatkan solusi terkait persoalan ini," kata Hosner Sianturi, Juru Bicara anggota DPRD Sumut Daerah Pemilihan (Dapil) IV meliputi Kabupaten Serdangbedagai dan Kota Tebingtinggi, saat menyampaikan Laporan Hasil Kegiatan Kelompok Reses DPRD Sumut.Kelangkaan gas elpiji bersubsidi juga terjadi di beberapa kabupaten/kota lainnya seperti Kabupaten Asahan, Batu Bara dan Kota Tanjungbalai. Selain langka, menurut temuan tim reses V saat melakukan peninjauan ke lapangan, isi gas ukuran 3 kg juga berkurang 0,5 kg."Kami menerima pengaduan dari masyarakat setempat, terjadi kelangkaan gas bersubsidi dan kalaupun ada isinya juga berkurang, 0,5 kg di tiap-tiap tabung," ujar Muslim Simbolon, Ketua Tim Reses Dapil V.Tim Reses DPRD Sumut Dapil III Kabupaten Deli Serdang juga menerima pengaduan masyarakat mengenai kelangkaan gas elpiji 3 kg di kabupaten itu, bahkan kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama."Warga meminta pemerintah provinsi dan kabupaten segera menyelasaikan kelangkaan gas elpiji tersebut, karena masyarakat sangat ketergantungan dengan gas 3 kg tersebut," kata Muchrid Nasution, Juru Bicara Dapil III.Anggota DPRD Sumut menemukan kelangkaan gas elpiji 3 kg di hampir seluruh kabupaten/kota di provinsi ini. Temuan tersebut terungkap dari keluhan masyarakat saat wakil rakyat melakukan reses ke dapil masing-masing.Kelangkaan gas elpiji 3 kg, juga berlangsung di Kota Medan, bahkan jikapun ada harganya cukup mencekik leher mencapai angka Rp40 ribu per tabung.Sebelumnya Komisi B DPRD Sumut telah membahas terkait kelangkaan gas 3 kg yang terjadi di sejumlah kabupaten/kota di Sumut. Selain langka harga gas bersubsidi tersebut juga bervariasi, mencapai Rp26 ribu hingga Rp40 ribu per tabung. Padahal, ketentuan harga yang ditetapkan pemerintah, rata-rata Rp12.750 per tabung.Wakil rakyat dalam pertemuan itu mensinyalir kelangkaan dan kenaikan harga eceran gas elpiji ukuran 3 kg di sejumlah kabupaten/kota di Sumut akibat ulah spekulan, sehingga pihak kepolisian diharap segera melakukan pengusutan.Mayarakat juga banyak mengeluhkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program Jamkesmas, program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan serta Kartu Sakti Jokowi (Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintas, Kartu Keluarga Sejahtera). Banyak masyarakat yang bingung dengan fungsi kartu-kartu itu dan bagaimana pengurusannya."Selama ini masyarakat bingung karena pemerintah dianggap kurang sosialisasi. Sama dengan pungutan liar dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK), KTP, Akte Kelahirran dan dokumen lainnya," kata Nezar Djoeli dari Dapil Medan I.Tak hanya itu, masyarakat Gang Astra Ujung Jalan Panglima Denai mengeluhkan tiang listrik yang nyaris tumbang dengan kemiringan 45 derajat. Warga mengadu kepada wakil rakyat bahwa keluhan itu sudah sering disampaikan kepada PLN, namun tak kunjung ditanggapi.Tak hanya itu, warga Kecamatan Medan Timur juga mengeluhkan proyek drainase yang semrawut di sepanjang jalan di kawasan mereka. Bahkan warga Jalan Gaharu mendesak agar kontraktor atau pelaksana proyek segera menuntaskan pekerjaan. Pasalnya, anggota dewan mendapatkan laporan bahwa dalam kurun waktur 2 tahun belakangan, proyek galian itu telah memakan korban sedikitnya 12 orang. (BS-001)