Medan, (beritasumut.com) – Terungkapnya kasus penganiayaan Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Jalan Beo simpang Jalan Angsa, Medan, Sumatera Utara (Sumut), mendapat sorotan tajam Anggota DPRD Medan. Terlepas dari masalah hukumnya, kasus penganiayaan yang dilakukan Syamsul Anwar dan tersangka lainnya dinilai akibat keteledoran Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsosnaker) Kota Medan dalam mengawasi setiap tempat penampungan/penyalur tenaga kerja. Keberadaan Dinsosnaker Medan dinilai tidak memiliki fungsi sama sekali."Kita menyaksikan kasus ini amat mengerikan, tempat kejadian yang merupakan pusat kota luput dari pantauan aparat dalam hal ini Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Jelas dari kasus ini terlihat Dinsosnaker tidak memiliki fungsi apa-apa," jelas Anggota DPRD Medan Jumadi di Medan, Selasa (9/12/2014).Dijelaskan Jumadi, kasus penganiayaan PRT di Jalan Beo terungkap bukan karena adanya laporan Dinsosnaker. Untuk itulah, Jumadi meminta Wali Kota Medan mengevaluasi Dinasosnaker Kota Medan karena dinilai tidak menjalankan fungsinya dengan baik. "Kita tidak melihat fungsi Dinsosnaker di sini. Wali Kota harus melakukan evaluasi," jelasnya seraya mengatakan jika memang dianggap perlu baiknya Dinsosnaker dibubarkan saja.Terkait permasalahan ini juga, Jumadi mengingatkan Pemko Medan untuk memperhatikan korban kasus Jalan Beo. "Kita melihat mereka tidak dimanusiakan oleh majikannya, mereka tidak diberikan upah malah mereka menerima siksaan. Tentunya kita mengharapkan Pemko Medan dalam hal ini Dinsosnaker tidak tinggal diam melihat kasus ini tetapi juga melakukan terobosan dengan mengurus hak-hak mereka yang selama ini diabaikan majikannya," jelasnya.Jumadi juga mengharapkan kasus ini tidak terulang kembali di Medan. Pemko Medan diharapkan proaktif dengan perkembangan di masyarakat yang dianggap mencurigakan termasuk mendata Pembantu Rumah Tangga (PRT) di Kota Medan. "Kita mengharapkan Pemko Medan segera melakukan pendataan terhadap keberadaan PRT di Kota Medan," jelasnya. (BS-001)