Medan, (beritasumut.com) – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Tengku Erry Nuradi mengimbau seluruh aparatur dan pejabat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut melakukan repormasi birokrasi dan pengendalian intern guna mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, tranparan dan parsitipatif. Perbaikan tata kelola pemerintahan diharapkan menjadi syarat Pemprov Sumut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Tahun 2015 mendatang.Harapan tersebut disampaikan Tengku Erry dalam acara serah terima jabatan (sertijab) Kepala Perwakilan Badan Pemerikasa Keuagan (BPK) Provinsi Sumut dari pejabatan lama Muktini kepada pejabat baru Erwin di Kantor BPK Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (8/12/2014).Hadir anggota BPK RI Moermahadi Soerja Djanegara, Auditor Keuangan Negara V BPK RI Dr Bambang Pamungkas, Kepala BPKP Muliana, Ketua DPRD Sumut Ajib Shah, perwakilan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah (FKPD) Sumut, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, sejumlah bupati dan wali kota se-Sumut, Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Sumut.Dalam kesempatan tersebut, Wagub mengatakan, dalam reformasi birokrasi dan pengendalian intern adalah aspek yang amat penting, karena tata kelola pemerintahan yang baik dan benar dibangun di atas pilar akuntabilitas, transparansi dan partisipasi sangat dibutuhkan. Karena keberhasilan proses pencapaian kinerja ada pada laporan keuangan yang akurat, kepatuhan pada peraturan dan keamanan aset"Kita akan berusaha membenahi kelemahan yang ada di tahun 2013 untuk memperoleh Opini WTP di Tahun 2014 sekaligus mewujudkan pemerintah provinsi Sumatera Utara yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai harapan masyarakat. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara mampu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian, karena pada Tahun Anggaran 2013 LKPD Provinsi Sumatera Utara memperoleh Opini Wajar Dengan Pengecualian," ujar Tengku Erry.Dalam kesempatan yang sama, Tengku Erry juga menyatakan serah terima jabatan merupakan siklus alamiah dari sistem organisasi modern dan bisa terjadi setiap saat. Proses pergantian kepemimpinan ini menurut Tengku Erry merupakan bagian penting dalam sistem pembinaan organisasi pemerintahan dan pembinaan personel serta pembinaan karir."Alih tugas jabatan ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja satuan perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara dan jajarannya lebih baik dari kinerja sebelumnya," ujar Tengku Erry.Tengku Erry tidak lupa menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Muktini yang telah banyak memberikan perubahan dalam membangun sinergitas dengan pemerintah provinsi/kabupaten dan kota, juga telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan derah di Provinsi Sumatera Utara.Kepada Pejabat baru Erry juga mengucapkan selamat datang dan bertugas di Provinsi Sumatera Utara."Kemitraan yang telah terjalin selama ini diharapkan tetap terpelihara di bawah kepemimpinan pejabat yang baru yakni Bapak Erwin SH MHum," sebut Tengku Erry.Sementara Anggota V BPK RI V Moermahadi Soerja Djanegara mengatakan, kegiatan promosi, rotasi dan mutasi di lingkungan organisasi adalah upaya yang harus selalu dilakukan dalam rangka menjaga dan mengembangkan profesionalisme organisasi, termasuk sumber daya manusianya."Kegiatan hari ini merupakan keniscayaan yang harus dihadapi oleh setiap organisasi termasuk BPK," ujarnya.Moermahadi mengingatkan bahwa BPK RI memiliki peran strategis dalam upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas. Terutama dalam mendorong terwujudnya transparansi dan akuntabilitas mengelola keuangan negara dan daerah sesuai amanat undang-undang BPK RI.Jumlah dan nilai APBN maupun APBD yang harus dikelola semakin meningkat. Oleh karenanya pemerintah daerah semakin besar tanggungjawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Mulai tahun 2015 pemerintah daerah, lanjutnya harus menerapkan pertanggungjawaban keuangan berdasarkan akrual basis yang merupakan amanah dari paket undang-undang tentang keuangan negara."Untuk mencermati perkembangan pengelolaan keuangan negara yang dinamis, maka semua jajaran BPK RI termasuk perwakilan BPK RI di Provinsi Sumatera Utara harus segera mencermati, mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai amanat yang kita emban di bidang pemeriksaan," ujar Moermahadi.Kepada Pejabat Perwakilan BPK Provinsi Sumatera Utara yang baru beserta jajarannya, Moermahadi berharap, harus selalu mengedepankan prinsip-prinsip independen, integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas-tugas dan kegiatannya."Saya yakin dengan mengedepankan prinsip-prinsip ini bahwa kualitas pemeriksaan BPK RI akan terwujud dan pada gilirannya akan memberikan sumbangsih yang nyata dan membantu pemerintah mewujudkan transparansi dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara dan keuangan daerah," tutup Moermahadi. (BS-001)