Medan, (beritasumut.com) – Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagub Sumut) Tengku Erry Nuradi mengimbau pemerintah kabupaten/kota untuk menerapkan Instruksi Menteri Pemberdayaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) terkait penghematan anggaran. Hemat dan alokasi anggaran tepat guna diyakini dapat menjaga stabilitas keuangan daerah.Imbauan tersebut disampaikan Wagub Sumut Tengku Erry dalam acara jamuan makan siang bersama Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Muhammad Arief Rosyid Hasan di Lembur Kuring, Jalan T Amir Hamzah, Medan, Sabtu (29/11/2014).Hadir dalam acara jamuan makan siang itu Wali Kota Medan Dzulmi Eldin, Wakil Sekretaris Jenderal PB HMI Ibnu Malik, Ketua Badko HMI Sumut Anggia Ramadhan dan Pengurus Badko HMI Sumut Rudiansyah Ritonga. Dalam kesempatan tersebut, Erry menyatakan, pemkab dan pemko diharapkan bijak dalam menekan pengeluaran anggaran, misalnya alokasi pengunaan lokasi kegiatan rapat atau pertemuan intenal.“Rapat dalam skala kecil, baiknya dilakukan di kantor saja, karena tiap daerah memiliki ruang masing-masing. Tidak lagi menggunakan ruang di salah satu hotel atau ballroom yang membutuhkan biaya tidak sedikit,” ujar Erry.Lebih lanjut Erry menyatakan, pemkab dan pemko juga selayaknya menekan angka pengeluaran anggaran untuk biaya perjalanan dinas.“Tidak jarang perjalanan dinas membawa rombongan denagn jumlah besar. Jika memungkinkan, biaya transportasi dihemat untuk menjaga stailitas keuangan daerah. Dana yang tersimpan dapat digunakan untuk alokasi pembangunan demi kepentingan masyarakat banyak,” tambah Erry.Erry menjelaskan, alokasi dana daerah sebaiknya dialokasikan untuk belanja publik. Selama ini, belanja modal untuk kepentingan rakyat jumlahnya relatif kecil. Akibatnya, roda pembangunan dalam upaya mendongkrak kesejateraan rakyat menjadi terhambat.“Meski pejabat negara mendapatkan fasilitas, tetapi Bapak Presiden Joko Widodo memberi contoh baik dengan menggunakan dana pribadi dan penerbangan kelas ekonomi untuk kunjungan pribadi. Padahal menurut aturan, Pak Joko Widodo layak menaiki penerbangan kelas bisnis,” ujar Erry.Erry juga mengingatkan, jabatan yang diemban pejabat negara adalah amanah yang harus diemban dengan tanggung jawab. Fasilitas yang ada tujuannya untuk memudahkan pejabat menjalankan tugasnya membawa rakyat ke masa yang lebih baik. Untuk itu, tiap daerah harus melakukan penghematan agar dapat dialihkan untuk belanja modal.“Belanja modal nantinya dapat digunakan untuk perbaikan jalan, irigasi dan membangun insfrastruktur kebutuhan masyarakat. Intinya, pemimpin di tiap daerah punya tanggung jawab besar mengentaskan memiskinan rakyat,” papar Erry.Erry tidak membantah jika pembangunan jalan, irigasi dan infrastruktur lainnya telah dialokasikan dalam APBD masing-masing daerah. Namun alokasi pembangunan sarana dan prasarana tersebut jauh dari cukup.“Kebutuhan sarana dan prasarana terus meningkat. Alokasi yang tersedia relatif kecil. Pemkab dan pemko tidak jarang menunda kebutuhan pembangunan sarana umum akibat keterbatasan biaya. Jika ada dana yang terkumpul dari gerakan hemat anggaran seperti yang diinstruksikan Menpan-RB, tentu dana itu dapat digunakan,” jelas Erry.Nominal Rp5 tentu tidak memililiki nilai pada masa sekarang, apalagi nilai tukar rupiah tergolong rendah dibanding banyak negara. Tetapi nilai Rp5 itu akan bermakna jika terkumpul dalam jumlah yang banyak, hasil dari penghematan di berbagai sektor pengeluaran. Tidak hanya membudayakan hidup sederhana, namun penghematan juga bagian dari tanggung jawab bijak menggunakan uang rakyat.“Berakit-rakit ke hulu, berenang ketepian. Berhemat-hemat dahulu agar daerah mampu melakukan pembangunan,” ucap Erry berpantun.Dalam pertemuan singkat tersebut, Erry juga mengulas kegiatan Latihan Kader Level 3 yang digelar HMI di Medan, sejak 24 hingga 29 November 2014 di Medan. Kegitan tersebut dinilai mampu memberikan kontribusi dalam menyiapkan generasi muda penerus bangsa yang berkarakter di masa mendatang.“Latihan Kader Level 3 tentu diharapkan melahirkan calon pemimpin masa depan yang memiliki karakter dan bertanggungjawab. Saya sendiri kader HMI walau tidak sempat menjadi pengurus teras,” aku Erry.Sementara Ketua Umum PB HMI Muhammad Arief Rosyid Hasan menyatakan, kader HMI tetap konsisten menyoroti secara kritis kebijakan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (Pemda) di seluruh Indonesia. Tidak hanya mengkritisi, HMI juga melempar solusi. PB HMI tetap independen dan tidak terlibat dalam pergulatan politik di DPR.“Seperti kebijakan menaikkan BBM oleh Pemerintahan Jokowi-JK. Pengurangan subsidi itu tanpa mempertimbangkan pendapat masyarakat secara umum. Karena itu, kita tegas menyatakan penolakan kenaikan BBM. Selain menolak, HMI juga meminta Pemerintahan Jokowi-JK transparan mengelola dana pengalihan subsidi BBM,” tegas Arief. (BS-001)