Medan, (beritasumut.com) – Rekomendasi Komisi D DPRD Kota Medan Periode 2009-2014 lalu agar anggaran pelatihan dan penyuluhan penanggulangan bencana kebakaran tidak mebuahkan hasil. Pemko Medan menilai kalau kegiatan pelatihan dan penanggulangan tersebut tidak menjadi perioritas dan terkena dampak efisiensi anggaran. Hal tersebut diketahui saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dinas Pencegah dan Pemadam Kebakaran (DP2K) Kota Medan bersama Komisi D DPRD Medan di Gedung DPRD Medan, Jalan Maulana Lubis, Medan, Jumat (21/11/2014) kemarin.Dihadapan Komisi D Sekretaris Komisi Dame Duma Hutagalung, anggota Komisi Sabar Syamsurya Sitepu, Landen Marbun, Maruli Tua Tarigan, Kadis P2K, M Tampubolon mengakui banyak program kerja di dinasnya tidak terealiasi akibat efisiensi anggaran. Meskipun program yang terkena efisiensi anggaran dianggap penting namun dirinya tidak bisa berbuat banyak karena sudah menjadi keputusan pemerintah.“Padahal pelatihan dan penyuluhan itu sangat penting. Ya mungkin saja bagian keuangan menganggap itu tidak penting dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita juga tidak mungkin merealisasikannya karena tidak adanya anggaran. Yang terkena efisiensi ada sekitar Rp3 miliar,”curhat Tampubolon.Menanggapi keluhan Kadis P2k, Sabar Syamsuria Sitepu mengajak P2K berpikir bijak dengan menggandeng beberapa instansi untuk bekerja sama terkait penyuluhan dan pelatihan penanggulangan bencana kebakaran. Salah satunya dengan berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.“Memang mereka konsern dengan bencana alam lainnya. Tapi saya pikir tidak ada salahnya jika Dinas P2k berkoordinasi dengan mereka membuat pelatihan atau penyusuluhan. Ini untuk menyikapi minimnya anggaran,” ujar Sabar. Sementara itu Landen Marbun yang pada kesempatan itu memimpin rapat tetap mengingatkan agar Dinas P2K dapat bekerja maksimal meskipun banyaknya program yang terkena efisiensi. Begitu pun Landen mengakui memang penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat sangatlah diperlukan agar ancaman bahaya kebakaran dapat diminimalisir.“Peran serta masyarakat sangat diperlukan. Makanya penyuluhan dan pelatihan tersebut sangat diperlukan. Karena kita tau dilapangan saat kebakaran banyak masyarakat yang hanya bisa menonton saja dan membuat kemacetan. Paling tidak dengan adanya penyuluhan, walaupun tidak bisa membantu paling tidak tidak mengganggu kinerja petugas sudah cukup baik,” pungkasnya. Sebelumnya M Tampubolon mengatakan mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada R-APBD 2015 ditargetkan Rp1.54 miliar, meningkat 10 persen dari PAD pada P-APBD 2014 Rp1,4 miliar. Untuk anggaran belanja meningkat 10,02 persen pada R-APBD 2015 yaitu Rp27 miliar dari P-APBD 2014 yang berjumlah Rp24,78 miliar dengan miliar dan belanja langsung (BL) Rp14 miliar. Untuk BLT mengalami peningkatan sebesar 0,05 persen dan BL meningkat 20,45 persen dari anggaran pada P-APBD 2014 lalu. Sekadar informasi pada RDP saat pembahasan RAPBD 2015 beberapa waktu lalu Komisi D sepakat menaikan anggaran pelatihan dan penyuluhan penanggulangan kebakaran dari R400 juta menjadi Rp1 miliar pada R-APBD 2015 mendatang. (BS-001)