Perda Parkir No 10 Tahun 2011 Perlu Direvisi

Redaksi - Selasa, 18 November 2014 23:16 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://beritasumut.com/cdn/photo/dir112014/beritasumut_DPRD2.jpg): Failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 170

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/u7435190/public_html/beritasumut.com/amp/detail.php on line 171
Medan, (beritasumut.com) – Perda No 10 Tahun 2011 Kota Medan tentang pajak parkir diwacanakan supaya direvisi. Pasalnya perda yang mengatur tarif parkir di gedung pusat perbelanjaan (mall) dan gedung apartemen itu dinilai terlalu murah yakni Rp1.000 per jam. Hal tersebut terungkap saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi C DPRD Medan saat kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Pendapatan Kota Medan, Selasa (18/11/2014). Kepala Dinas Pendapatan (Kadispenda) Kota Medan M Husni dihadapan DPRD Medan yang dipimpin Ketua Komisi C Salman Alfarisi, Wakil Ketua Godfried Effendi Lubis, Sekretaris Komisi Deni Maulana Lubis, Zulkifli Lubis, Boydo HK Panjaitan, Heri Zulkarnaen dan Rajudin Sagala mengatakan, tarif parkir yang diterapkan di mall saat ini terlalu rendah dan patut untuk direvisi. Untuk itu kata Husni, dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak Parkir terkendala. Bahkan, beberapa pengusaha/pengelola parkir di mall sudah sejak lama mengeluhkan minimnya penghasilan dan biaya operasional mereka. “Seperti biaya pemeliharaan dan operasional gaji karyawan serta pajak penghasilan sering dikeluhkan,’ ujar Husni. Menyahuti keterangan Husni, Ketua Komisi C Salman Alfarisi menyebutkan, agar pihak Dispenda dapat mengkaji terlebih dahulu sehingga tampak jelas persoalan sebenarnya. “Setuju saja soal revisi Perda dan menaikkan tarif sepanjang tidak melanggar ketentuan. Kita berharap penentuan tarif supaya berpihak kepada masyarakat kecil,” terang Salman. Sementara Deni Maulana Lubis mengatakan, revisi perda jangan sampai merugikan pengguna jasa parkir. Namun hendaknya menguntungkan ke semua. Terkait rencana revisi Perda dalam hal peningkatan PAD bukan semata menaikkan tarif parkir namun perlu menaikkan persentase pajak kepada pengelola. Sedangkan Godfried Effendi Lubis  menegaskan agar Dispenda tetap memberikan pembinaan kepada pengelola parkir. Dimana selaku pengelola parkir harus mengutamakan peningkatan pelayanan. “Kalau pelayanan memuaskan, pengguna parkir pasti tidak keberatan tarif mahal,” cetus Godfried. (BS-001)


Tag:

Berita Terkait