Medan, (beritasumut.com) – Belum genap sebulan bekerja sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di Kabinet Kerja Joko Widodo-Jusuf Kalla, Susi Pudjiastuti yang sempat menjadi trending topic di negeri ini karena sikap nyentriknya, dinilai tidak paham mengelola dan memanfaatkan potensi kelautan yang dimiliki Indonesia. “Bukan saja sikapnya yang selalu nyentrik tapi juga nyeleneh saat mengambil kebijakan untuk menata masa depan laut Indonesia. Tak tanggung-tanggung kedaulatan Indonesia yang menjadi taruhannya, mungkin ini sebagai kado terpahit dari Kabinet Kerja Jokowi yang diberikan Menteri Susi kepada bangsa ini,” ujar Sekretaris Umum Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Utara (PKC PMII Sumut) Darwin Sipahutar dalam keterangan tertulisnya, Rabu (12/11/2014).Kebijakan yang diambil Menteri Susi terkait penataan laut Indonesia dengan melibatkan Amerika Serikat untuk membantu pengawasan laut Indonesia khususnya dalam memberantas illegal fishing dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap kedaulatan Indonesia, juga dianggap telah menciderai kinerja TNI AL selama ini yang sudah menjaga laut Indonesia dari intervensi bangsa asing. “Dalam artian bahwa tidak ada satu negara manapun yang berhak mencampuri urusan dalam negeri sendiri apalagi soal urusan kompleksitasnya persoalan laut Indonesia. Ini menyangkut integritas negara bangsa yang harus dijauhkan dari tangan busuk negara-negara adidaya,” terang Sipahutar.Ironisnya Menteri Susi tidak hanya melibatkan AS tapi juga melibatkan negara-negara lain seperti Norwegia dan enam negara lain yang memiliki kepentingan akan laut Indonesia.“Bisa kita bayangkan kalau kebijakan ini berjalan dengan mulus akan kita lihat kapal-kapal perang dari negara asing hilir mudik di laut Indonesia. Sudah jelas dari kebijakan ini bahwa Menteri Susi tidak paham dengan UUD dan prinsip-prinsip bernegara. Hanya karena mengajar peluang bisnis lalu menjual harga diri dan menginjak-injak kedaulatan negeri ini,” tegasnya.Oleh sebab itulah PKC PMII Sumut meminta Menteri Susi sesegera mungkin mengundurkan diri dari jabatannya, karena Menteri Susi dinilai telah membahayakan posisi NKRI dan juga menghina kedaulatan Bangsa Indonesia. “Ini demi menjaga keselamatan Bangsa Indonesia dan menjaga keutuhan laut Indonesia dari campur tangan bangsa asing,” pungkas Sipahutar. (BS-001)