Medan, (beritasumut.com) – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Sumatera Utara (PKC PMII Sumut) menolak dengan keras rencana dinaikkannya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi oleh Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.Demikian ditegaskan Sekretaris Umum PKC PMII Sumut Darwin Sipahutar dalam siaran pers yang diterima beritasumut.com, Ahad (2/11/2014).Menurut Darwin Siahutar yang biasa disapa Abah Ledonk ini, kebijakan Pemerintahan Jokowi-JK yang akan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan sebuah tindakan yang tidak populis. Sebab rakyat saat ini sedang merasakan mahalnya listrik dan gas elpiji. Belum lagi rakyat terbebas dari kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) dan gas, pemerintah sudah menyebarkan “berita kematian” bagi rakyat dengan menaikkan harga BBM serta pengurangan subsidi untuk rakyat, dengan alasan menyelamatkan APBN 2015.“Kenaikan BBM dan pengurangan subsidi yang dilakukan pemerintah akan semakin memperparah kehidupan rakyat. Sudah pasti rakyat akan menjerit seiring kenaikan harga bahan-bahan pokok, efek dari naiknya BBM sehingga daya beli masyarakat semakin berkurang. Ini akibat pemerintah lebih pro asing ketimbang rakyat sendiri,” tegasnya.Maka dari itu, selain menolak dengan keras rencana kenaikan harga BBM, PMII Sumut juga menolak penghapusan/pengurangan subsidi untuk rakyat serta pengalihan subsidi dalam bentuk lain.Selanjutnya PMII Sumut mendesak pemerintah agar menasionalisasi perusahaan asing dan usir koorporat asing. Kemudian revisi standar ganda PP Nomor 36 Tahun 2004 tentang gas bumi.“PMII Sumut menolak konpensasi pemberian Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dinilai sebagai pembodohan bagi rakyat. Kembalikan Indonesia pada UUD 1945,” pungkas Abah Ledonk. Sebagaimana diketahui, Pemerintahan Jokowi-JK berencana menaikkan harga BBM bersubsidi pada awal November ini sebesar Rp3.000 per liter. (BS-001)